Bebas Visa, Menko Kemaritiman Target 6 Juta Wisatawan Bahari

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Bebas Visa, Menko Kemaritiman Target 6 Juta Wisatawan Bahari

Kamis, 27 Agustus 2015, 21:10 WITA Follow

beritabali.com

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Nusa Dua. Dengan sosialisasi bebas visa ke Indonesia ke sejumlah negara, Menko Kemaritiman menargetkan wisatawan bahari ke Indonesia mencapai 6 juta wisatawan per tahun. Target itu meningkat dari jumlah sebelumnya yang hanya 2 juta wisatawan bahari.

"Dari target pemerintah wisatawan keseluruhan pada tahun 2019 yang mencapai 20 juta wisatawan, kita menargetkan 30 persen atau 6 juta wisatawan menikmati wisata bahari di Indonesia. Target itu kita tingkatkan jumlah dari sebelumnya hanya 10 persen selama ini," ujar Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Dr. Ir. Safri Burhanudin, DEA kepada Beritabali.com, seusai Regional Business Forum di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Kamis (27/8/2015).

Untuk mewujudkan target tersebut, Safri mengaku pihaknya melakukan strategi salah satunya sosialisasi kenegara lain terkait bebas visa berkunjung ke Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat wisatawan yang hendak berwisata ke Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI kedepan juga akan menyiapkan 100 destinasi potensi wisata kemaritiman.

"Saat ini sudah 45 negara bebas visa, umumnya negara-negara di Eropa dan Asia timur yang telah bebas visa. Sebelumnya hanya 15 negara yang bebas visa. Wisatawan khan tidak mau ribet dan antri panjang dikedutaan untuk mengurus visa, sehingga kita bebaskan visanya. Masak orang berlibur dan mau bersenang-senang, diawal kita sudah persulit masuk kenegara kita dengan mengurus visa berhari-hari," ungkapnya.

Menurut Safri, masalah lain yang selama ini menjadi kendala wisatawan menikmati wisata bahari di Tanah Air yaitu masalah infrastruktur yang kurang mendukung menuju obyek wisata di pelosok Indonesia. Hal ini juga membuat wisatawan malas dan mengurungkan niatnya berlibur dan berkunjung ke suatu tempat wisata di Indonesia. Safri mengakui jika wisata bahari selalu berkorelasi atau berhubungan kawasan konservasi

"Coba bayangkan, wisatawan mana mau berkunjung dan menikmati destinasi wisata yang sebagus apapun, tapi mereka menghabiskan berhari-hari waktunya naik kapal atau boat. Mereka (wisatawan) akan merasa banyak membuang waktu mengunjungi suatu tempat wisata di Indonesia," jelasnya.

Safri menilai potensi wisata bahari baik wisata bawah laut di Indonesia selama ini sangat di sukai wisatawan mancanegara. Untuk itu, selain membangun infrastruktur, pihaknya juga akan memperkuat dermaga dan bandara, termasuk aturan yang harus disempurnakan. Selama ini, kata Safri, wisatawan mancanegara datang ke Indonesia hanya melalui 3 bandara di Indonesia yakni Jakarta, Batam, dan Bali.

"Kita juga akan meningkatkan masalah keselamatan dan keamanan wisatawan. Dan tak kalah penting adalah masalah sanitasi yang masih kurang baik. Serta jaringan internet yang kurang kuat di pelosok Indonesia sehingga wisatawan merasa kurang komunikasi saat berlibur. Untuk itulah, dalam pertemuan ini kita mendorong para bupati pesisir untuk memperkuat hal itu," paparnya.

Ia juga sangat menyangkan jika selama ini kebanykan yang mempromosikan destinasi wisata di Indonesia dilakukan oleh negara lain, termasuk negara tetangga. Ia juga mengakui selama ini Indonesia belum mampu mempromosikan seluruh potensi wisata di Tanah Air. Untuk mendukung dan mempercepat promosi, ia menegaskan akan bekerjasama antar kementerian lain dan dalam waktu dekat, pihaknya menyatakan akan melakukan pelatihan pemandu wisata ditingkat lokal.

"Masak selama ini wisata didaerah kita justru dipromosikan oleh orang lain dan hal ini justru dinikmati negara lain. Jangn sampai nanti kita hanya sebagai penonton. Contohnya, Singapore mempromosikan wisata Indonesia, sehingga wisatawan banyak ke Singapore dulu baru ke Indonesia. Kedepan kita perkuat promosi dengan bekerjasa dengan kementerian lain," tandasnya.[bbn/dws]