Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
Putusan MK Soal Pembatalan Perda, Berpeluang Munculkan "Raja Kecil"
Gubernur Bali Made Mangku Pastika [ist]
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beritabali.com, Denpasar. Peraturan perundang-undangan hingga saat ini selalu berubah-ubah dan menimbulkan kesan kurang harmonis antara daerah dengan pusat. Hal ini bertolak belakang dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang bisa dicapai apabila ada kepastian hukum di masyarakat.
Terlebih, baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) UU Nomor 23 Tahun 2014 yang berarti membatalkan kewenangan Mendagri dan Gubernur untuk membatalkan Perda dan Perkada Kabupaten/Kota.
[pilihan-redaksi]
“Keputusan ini berpotensi mendorong kembali dan memperkuat munculnya ‘raja-raja kecil’ dalam NKRI. Tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah cenderung akan ‘diabaikan’,” kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat memberikan keynote speech pada acara pembukaan Rakornas Kepala Biro Hukum dan Sekretaris DPRD se-Indonesia di Hotel Jayakarta, Legian, Badung, Selasa (11/4).
Ia berharap Kementerian Dalam Negeri segera mengambil sikap dan keputusan terhadap kondisi ini, sehingga memperkuat peran Gubernur di daerah, sebagaimana semangat otonomi daerah untuk mengawal akselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya perlu ada ketegasan dari pemerintah.
“Semua bisa diatur dengan norma. Tanpa norma yang jelas akan terjadi kekacauan di daerah,” ujarnya.
Sepakat dengan Pastika, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Sumarsono, MPM mengatakan keputusan MK menjadi ‘tsunami’ di tengah upaya pemerintah pusat melakukan akselerasi percepatan pembangunan yang salah satunya melalui langkah debirokratisasi guna memotong peraturan-peraturan di daerah yang menghambat percepatan pembangunan.
Seperti diketahui, pada tahun 2016 lalu, Menteri Dalam Negeri telah mencabut dan membatalkan 3.143 Perda dan Perkada di seluruh Indonesia yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya hanya ada dua peraturan yang dibatalkan setiap tahunnya.
Untuk menyikapi hal ini, Sumarsono mengusulkan beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, pemerintah yang lebih tinggi bisa membuat daftar perda atau perkada bermasalah dan disebarluaskan.
“Ini pancingan untuk berubah. Jadi mereka merubah sendiri.” katanya.
[pilihan-redaksi2]
Kedua, nomor registrasinya diperketat. Menurutnya setiap rancangan perda harus didaftarkan ke provinsi sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan.
Terakhir, perlu ada panduan atau pedoman penyusun Perda yang harus diacu oleh pemda setempat. Menurut pria yang sedang menjadi Plt. Gubernur DKI Jakarta ini, hal ini perlu dilakukan agar tak ada raja-raja kecil.
Saat ini saja, Ia menyampaikan ada 600 perda yang masuk ke dalam kategori diskriminatif, syariah, dan intoleransi yang belum dibatalkan. Dengan adanya keputusan MK ini maka hal itu tak bisa dilakukan. [rls/wrt]
Reporter: -
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5940 Kali
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4654 Kali
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2622 Kali
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2279 Kali
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2221 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
Menelusuri Jejak Arsitektur Taman Soekasada Ujung