Polemik Angkutan Online, Persotab : Pemerintah Buat Konflik di Bali

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Polemik Angkutan Online, Persotab : Pemerintah Buat Konflik di Bali

Jumat, 14 April 2017, 12:04 WITA Follow

Beritabali.com

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Persoalan angkutan online dengan non online di Bali, hingga kini tak kunjung tuntas. Gesekan antara sopir kerap terjadi di lapangan. Persatuan Sopir Taksi Bali menuding pemerintah menjadi penyebab semua ini.

Ketua Persatuan Sopir Taksi Bali (Persotab), Wayan Witra, mengatakan, persoalan yang muncul antara angkutan online seperti Grab dan Uber dengan sopir lokal konvensional (non online) di Bali, terjadi akibat ketidaktegasan pemerintah.

"Pemerintah dalam hal ini Depertemen Perhubungan di pusat dan daerah, justru membuat suatu konflik di tingkat bawah antara para sopir online dan non online di Bali. Karena 1 Oktober 2016 sudah deadline bagi Uber dan Gram untuk memenuhi semua kewajiban dan aturan pemerintah, kemudian diperpanjang lagi 1 april 2017, kemudian diperpanjang lagi sampai Juni 2017, tapi Grab dan Uber tidak juga memenuhi aturan pemerintah, tidak ada niat mau bikin badan hukum. Kenapa Menteri Perhubungan memaksakan Grab dan Uber mencari ijin, meski selama ini sudah tidak mau cari ijin, ini ada apa," kata pria asal Jembrana ini, di Kuta (13/4).

[pilihan-redaksi]

Witra mengatakan, seharusnya pemerintah tegas dengan aturan dan mendengar aspirasi rakyat. Jika sudah tidak memenuhi aturan yang berlaku, sudah sepantasnya pemerintah memblokir aplikasi Grab dan Uber.

"Grab dan Uber tidak taat pajak masih dibela menteri, ada apa ini? Kementerian harus betul- betul memihak kepada rakyat. Jika Grab dan Uber tidak taat pada aturan yang berlaku, harus ditindak tegas, ini yang terjadi saat ini kenapa diperpanjang terus. Tidak ada harga dirinya Kementerian kalau begini, pemerintah tidak tegas," ujarnya. [bbn/psk]