Beritabali.com, Manado. Gubernur Sulawesi Utara mengapresiasi pelaksanaan Diklat Politik Nasional atau Dikpolnas Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) di Manado, Sulawesi Utara, yang berlangsung pada tanggal 22-25 Juni 2017. Dengan mengangkat tema “Pembentukan Perspektif Politik yang Bermartabat, Berlandaskan Nilai – Nilai Pancasila”.
Apresiasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Steven Evans Liow yang mewakili sambutan Gubernur Sulawesi Utara dalam pembukaan Dikpolnas tersebut pada Kamis (22/6/2017) kemarin, di Graha Gubernur Bumi Beringin, Manado.
[pilihan-redaksi]
“Saya (Gubernur) menyambut baik pelaksanaan diklat politik ini. Diklat ini dapat dijadikan wahana diskusi, berdialog mencurahkan semua ide gagasan untuk membangun karakter tidak hanya KMHDI tapi juga terlebih bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan politik saat ini,” katanya.
Steven juga menambahkan bahwa KMHDI sebagai organisasi kemahasiswaan harus mengambil peran dalam meningkatkan kapasitas generasi penerus Bangsa.
“KMHDI harus dimaksimalkan sebagai wadah untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota KMHDI,” ungkapnya.
Presidium KMHDI Putu Wiratnaya menjelaskan bahwa KMHDI memiliki banyak jenis kaderisasi seperti diklat manajemen organisasi, diklat kewirausahaan, diklat kepemimpinan, diklat jurnalistik dan diklat politik sesuai dengan minat bakat yang dimiliki oleh Kader KMHDI.
“Diklat politik ini sendiri yang diajarkan bukan mengenai politik praktis, karena sudah jelas dalam AD/ART, kader KMHDI dilarang terlibat dalam politik praktis, namun politik yang diajarkan itu sendiri merupakan seni kepemimpinan, pengambilan keputusan, pemetaan politik, dan politik identitas," katanya.
Wirat juga menambahkan bahwa, diklat politik ini pertama kali dilakukan secara nasional, karena selama ini dilakukan oleh tingkatan Pimpinan daerah dan Pimpinan cabang.
Dia juga menyayangkan banyaknya isu-isu sara yang dijadikan alat dalam politik praktis saat ini khususnya dalam pemilihan kepala daerah, padahal perbedaan yang ada sudah harusnya disatukan oleh Pancasila.
“Sangat disayangkan pemilihan kepala daerah, menggunakan isu-isu sara dan agama. Padahal kita semua sepakat bahwa Pancasila itu sudah selesai, tidak perlu diganggu lagi” tegas Wirat. [rls/wrt]
