Beritabali.com, Denpasar. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra menyatakan, pihaknya serius untuk memperluas Pelabuhan Benoa. Perluasan Pelabuhan Benoa di Denpasar ini akan membutuhkan dana Rp 1,7 Triliun dan diharapkan akan dimulai bulan September.
"Proyek perluasan tersebut dalam 'masterplan' mencapai 144 hektare. Dari jumlah tersebut akan dibangun sejumlah fasilitas penunjang lainnya. Yakni kawasan retail gas, air bersih, dermaga kapal pesiar (cruise), hotel dan lainnya," ujarnya, di sela rapat dengan Komisi VI DPR-RI di Kuta, Bali, Selasa (8/8).
Ngurah Ashkara mengatakan, pembangunan perluasan Pelabuhan Benoa itu memerlukan dana sebesar Rp 1,7 triliun yang mana merupakan dana dari PT Pelindo.
"Kalau soal dana sudah disiapkan. Saat ini kami sedang lelang tender untuk megaproyek itu. Jadi sudah direncanakan pembangunannya dimulai September mendatang," ucapnya.
"Kami serius untuk membangun perluasan kawasan Pelabuhan Benoa guna menunjang sektor pariwisata yang terus maju ini, yakni dengan melakukan perluasan di sebelah utara pelabuhan setempat," imbuhnya.
Menurut dia, perluasan kawasan Pelabuhan Benoa di bagian sebelah utara tersebut, nantinya akan digunakan untuk dermaga kapal pesiar beserta fasilitas penujang lainnya. Termasuk juga terminal gas, yang salah satunya untuk memasok kebutuhan PT Indonesia Pawer di Pesanggaran, Kota Denpasar.
Ia mengatakan, saat ini Pelindo sebagai operator tinggal menunggu izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan untuk menindaklanjuti proyek itu.
"Dari perencanaan, pembangunan itu akan selesai sebelum kegiatan Konferensi IMF pada Oktober 2018. Target selesai itu mungkin tidak 100 persen. Tetapi pembangunan yang vital pasti sudah selesai pada tahun itu," ujar Ngurah Ashkara.
Ditanya kontribusi dari pembangunan perluasan Pelabuhan Benoa itu, kata Ngurah Ashkara, pihaknya akan memberi kontribusi kepada Pemerintah Kota Denpasar, tentu dilakukan dengan perjanjian sesuai dengan aturan.
"Keberadaan Pelindo nantinya pasti memberikan kontribusi melalui perjanjian yang tertuang dalam bentuk saham. Besar minimum 10 persen," katanya.
Ia mengatakan, hal itu sudah dibicarakan dengan Pemerintah Kota Denpasar bersama dengan anggota DPRD setempat.
"Kalau bicara kontribusi, jelas ada ke Pemkot Denpasar, sebab keberadaan Pelindo Benoa ada di Denpasar. Sedangkan untuk provinsi tidak ada. Soal hitung-hitungan kontribusi sudah ada itu untuk Denpasar guna menambah PAD kota tersebut," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Made Muliawan Arya yang akrab dipanggil De Gadjah mengatakan, pihaknya mendukung perluasan kawasan Pelabuhan Benoa. Sebab dampaknya adalah untuk memajukan sektor lainnya, yakni sektor pariwisata itu sendiri.
"Kami mendukung pengembangan Pelabuhan Benoa, karena nantinya akan mengdongrak PAD Kota Denpasar, serta memperluas potensi lainnya. Dan muaranya juga untuk kesejahtraan masyarakat Bali," katanya.[bbn/rls/psk]
