Hanya 9 Persen Perempuan Incar Posisi Kepala Daerah

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Hanya 9 Persen Perempuan Incar Posisi Kepala Daerah

Pilkada Serentak 2018

Senin, 22 Januari 2018, 17:15 WITA Follow

Ilustrasi

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Tercatat hanya 9 persen perempuan yang mengincar posisi kepala daerah dalam Pilkada serentak 2018. Sementara untuk posisi wakilnya hanya 10 persen. Secara keseluruhan jumlah tersebut tidak mencapai 10 persen dari 1.146 total calon kandidat laki-laki, dimana hanya 101 perempuan yang akan berlaga di pilkada tahun ini. Pilkada serentak 2018 akan digelar di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota.

Ketua Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP), Linda Gumelar mengimbau agar perempuan calon kepala daerah mengedepankan kualitas. Kendati dari segi kuantitas perempuan masih belum berani tampil. “Ayo tunjukkan integritas kita. Kita lakukan hal-hal yang bersifat positif dan berguna bagi rakyat. Kita tunjukkan bahwa kita itu jujur dan bersih,” ujar Linda dalam siaran pers ke redaksi, Minggu (21/01).

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabinet Indonesia Bersatu II ini, meyakini sebenarnya perempuan Indonesia punya kualitas yang jauh lebih mumpuni untuk mengisi berbagai posisi di kursi legislatif dan eksekutif. Hanya saja perempuan Indonesia masih terhambat oleh beberapa aspek diantaranya materi yang umumnya disyaratkan oleh partai politik (parpol). Linda juga mengisyaratkan soal perlunya kebijakan khusus tentang keberpihakan pada perempuan.

“Saya yakin banyak perempuan yang berkualitas, tapi tidak memenuhi persyaratan dalam rangka untuk memenangkan partai. Tapi saya yakin, perempuan itu mampu berbuat yang terbaik untuk bangsa dan tak kenal lelah,tidak melulu harus membicarakan soal materi,” ungkap Linda.

Linda mengatakan meski sudah 73 tahun Indonesia merdeka, pemberdayaan perempuan di tanah air masih menyisakan banyak pekerjaan rumah (PR). Perlu ada langkah masif dan komitmen yang kuat dari pelbagai pihak,untuk melahirkan perempuan-perempuan hebat, dan berguna bagi kesejahteraan Indonesia di masa depan.

“Isu pemberdayaan perempuan bahkan lebih tua dari umur kemerdekaan. Sejak Kongres Perempuan pertama kali digelar pada 1928, pemberdayaan menjadi perhatian perempuan saat itu. Dan tetap masih menjadi perhatian hingga sekarang,” tambah perempuan kelahiran Bandung 15 November 1951 ini.