Wagub Cok Ace Sampaikan Alasan Pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2016

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Wagub Cok Ace Sampaikan Alasan Pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2016

Rabu, 29 Mei 2019, 22:50 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2006 yang dipakai acuan penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu dicabut.

[pilihan-redaksi]
Demikian disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster yang dibacakan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati pada Rapat Paripurna ke-7 DPRD Bali dengan agenda Penyampaian penjelasan Dewan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah di Gedung DPRD Bali, Denpasar, Rabu (29/5).

Tiga peraturan pelaksanaan itu adalah Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara sebagai dasar hukum penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagai dasar hukum penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Pasal 56 mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

[pilihan-redaksi2]
Terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Wakil Gubernur Bali yang akrab disapa Cok Ace mengatakan hal ini akan dibicarakan, namun secara prinsip setuju terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. “Saya setuju apapun yang niatannya untuk kesejahteraan masyarakat, kalau ada hal-hal yang perlu kita benahi bersama kita benahi bersama,” katanya.

Sebelumnya juga dilakukan Rapat Paripurna ke-6 DPRD Bali dengan agenda Penyampaian Tanggapan Dewan Terhadap Pendapat Gubernur atas Raperda tentang Sistem Pertanian Organik dan Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. (bbn/humasbali/rob)

Berita Denpasar Terbaru

•

BATIC 2025 Tandai Satu Dekade Transformasi Digital di Asia Tenggara

•

Level 21 Mall Hadiahkan Mobil di Grand Prize Draw 2025

•

Pendapatan Telkom Tembus Rp73 Triliun di Semester I 2025, Fokus Perluas Jaringan Digital

•

Telkom Luncurkan Digi Koperasi Dukung Ekonomi Desa

•

Toko Furnitur Selma Hadir di Denpasar, Tawarkan Solusi Isi Rumah Fungsional

Berita Premium

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

Reporter: Humas Bali

Wagub Cok Ace

Rapat Paripurna

DPRD Bali

The Best Cargo Company in Bali | Air and Sea Shipping in Bali

We are Your Experienced and Reliable Freight Forwarding Partner in Bali. Bali Cargo, Bali Freight Forwarder, Bali Shipping. Worldwide Cargo Logistics and Freight Forwarder in Bali, Air Freight Services, Sea Freight Services. Contact us Today 0811388874