Lindungi Tenaga Kerja Lokal, Koster Dukung Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Lindungi Tenaga Kerja Lokal, Koster Dukung Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Kamis, 27 Juni 2019, 06:00 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik serta mengapresiasi inisiatif Dewan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

[pilihan-redaksi]
Hal ini diungkapkan saat penyampaian Pendapat Gubernur atas Raperda Inisiatif Dewan tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pada Rapat Paripurna ke-9 DPRD Provinsi Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (26/5).

Gubernur Koster mengatakan, sesuai dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), yang secara substantif bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Yakni, untuk mewujudkan krama Bali yang sejahtera dan bahagia sekala dan niskala, maka Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah inisiatif cerdas dan bijak dalam kerangka pembangunan Bali berkelanjutan.

“Dengan adanya peraturan daerah ini nantinya diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, mencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pengupahan dan pembinaan hubungan industrial,” katanya.

Seusai Sidang, Gubernur Koster mengatakan dukungannya terhadap Ranperda ini, sebab Bali menghadapi permasalahan semakin sempitnya ruang untuk tenaga kerja lokal Bali yang berkaitan dengan profesionalisme, unsur-unsur yang bersifat lokal dan daya saing yang menurun.

“Karena itu Perda ini sangat penting buat Bali dalam jangka panjang untuk memberikan proteksi kepada tenaga kerja lokal Bali, dan tentunya untuk menata ketenagakerjaan secara menyeluruh,” ujar mantan anggota DPR RI ini.

Terkait daya saing, Gubernur Koster mengusulkan adanya pengaturan jam kerja, karena demikian padatnya aktivitas ritual keagamaan yang mesti dilakoni oleh masyarakat Bali hingga berpengaruh terhadap produktivitas sebagai karyawan.

[pilihan-redaksi2]
“Yang kita atur adalah jumlah minimum kerja yang diperlukan perusahaan. Kalau izin, harus diganti pada hari lain, supaya tetap terpenuhi jam kerjanya,” kata politisi asal Desa Sembiran ini. Ia berharap anggota Dewan mempertimbangkan untuk mengatur hal ini agar tak digunakan sebagai dalih oleh perusahaan untuk tidak menerima tenaga lokal Bali.

Pada kesempatan itu, Gubernur Koster juga menyampaikan apresiasi atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018. (bbn/humasbali/rob)

Berita Denpasar Terbaru

•

Penipuan Emas Rp8,8 Miliar, Polda Bali Geledah Divine Gems di Renon

•

Mayjen TNI Widiastawa Resmi Pimpin Kodam IX/Udayana

•

Menjaga Kedaulatan Ekonomi di Balik Ilusi "Jebakan Barang Gratis" dalam Era Pasar Bebas

•

NCC 4 Jadi Ruang Kolaborasi dan Apresiasi Karya Generasi Muda

•

Polda Bali Kembali Tangkap 8 Tersangka Penyelewengan BBM Subsidi

Berita Premium

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Dari Musisi Muda hingga Sesepuh, Praja Mandala Jadi Panggung untuk Berkarya

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

Reporter: Humas Bali

Raperda Ketenagakerjaan

Koster

Survei Pembaca Beritabali.com

Ayo Ikut Menentukan Arah Media Lokal! Dengan mengisi survei ini, Anda ikut berkontribusi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya.