Staf Khusus Presiden Jawab Isu Keraguan Masyarakat Soal Vaksin Covid-19

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Staf Khusus Presiden Jawab Isu Keraguan Masyarakat Soal Vaksin Covid-19

Minggu, 20 Desember 2020, 23:50 WITA Follow

beritabali/ist

BERITABALI.COM, TABANAN.

Staf Khusus Presiden RI, Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana angkat bicara soal masih adanya keraguan terhadap vaksin Covid-19 di tengah masyarakat yang rencananya akan disuntikan secara bertahap ke masyarakat dengan penentuan umur tertentu.

Ia menyampaikan, sosialisasi tentunya meski gencar dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen.

"Tidak hanya sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah saja. Akan tetapi melibatkan berbagai kelompok masyarakat apakah para ilmuwan, Perguruan tinggi serta melibatkan tokoh-tokoh agama. Agar masyarakat yakin dan percaya apa menjadi upaya Pemerintah melakukan vaksinasi tersebut," jelasnya pada Minggu (20/12) di Desa Bangli, Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

Selain itu, lanjutnya, Komite Pemulihan Ekonomi Nasional telah melakukan komunikasi dan edukasi juga terkait vaksin Covid-19 tersebut.

"Telah diperhatikan terkait keamanan vaksin agar betul-betul aman. Maka dari itu, Bapak Presiden memberikan arahan agar proses pengadaan vaksin mengikuti tahapan koridor saintifik. Seperti halnya disebut dengan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM, dalam artian seluruh vaksin nantinya dicek terlebih dahulu oleh BPPOM termasuk kasiat dan mutunya," ungkapnya.

"Jadi aspek keamanan memang menjadi pertimbangan Bapak Presiden. Saat ini seluruh komite bekerja guna memastikan aspek keamanan dan khasiat dari BPOM," ucapnya.

Selanjutnya melihat dari akses masyarakat terhadap vaksin, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyampaikan bahwasanya vaksin tersebut gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

"Jadi, ini artinya akses tersebut diberikan kepada semua dan negara hadir," tandasnya.

Terkait aspek kehalalan juga dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan, keagamaan terutama Ormas Islam NU dan Muhammadiyah, untuk memastikan vaksin tersebut benar-benar halal.

"Jadi hal tersebut menjadi konsen Bapak Presiden. Selanjutnya dari aspek keterjangkauan dan akses tersebut misalnya akan dipersiapkan melalui distribusi, simulasi vaksinasi ke seluruh daerah. Jika dilihat Kementerian Kesehatan RI juga telah melakukan simulasi dan memastikan distribusi berjalan baik," tutupnya.