Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Selasa, 28 Juli 2026
Pemerintah Siapkan Skenario PPKM Darurat 6 Minggu
beritabali.com/ist/suara.com/Pemerintah Siapkan Skenario PPKM Darurat 6 Minggu
BERITABALI.COM, NASIONAL.
Pemerintah menyiapkan skenario Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali selama 6 minggu.
Mendengar hal tersebut, relawan LaporCovid-19, Firdaus Ferdiansyah, mengingatkan pemerintah untuk memastikan kebutuhan rakyat juga terjamin.
Firdaus tidak masalah dengan wacana perpanjangan PPKM Darurat tersebut meski ada catatan yang sejatinya bisa dilakukan pemerintah. Ia tidak mau nantinya pemerintah lagi-lagi kebingungan dalam bersikap karena bertemu dengan persimpangan jalan antara memilih kesehatan atau ekonomi.
"Silahkan saja diperpanjang, tetapi mohon dipertimbangkan untuk memastikan kebutuhan warga juga terjamin. Jangan sampai kemudian narasi-narasi dilema ekonomi dan kesehatan itu muncul lagi, itu hal yang tidak perlu dan sangat melelahkan," kata Firdaus.
Dengan meminta warga untuk tetap diam di rumah, pemerintah semestinya harus bisa memberikan jaminan hak atas dasar kebutuhannya. Meski pemerintah bakal memberikan bantuan sosial (bansos) kembali, LaporCovid19 mengingatkan atas skema penyalurannya.
Menurutnya banyak warga yang membutuhkan tetapi tidak bisa mendapatkan bansos.
"Seolah-olah mereka terlihat "mampu" karena tidak terdaftar sebagai penerima bansos, tetapi justru warga kelaparan. Belum lagi soal isu pemerataan dan kualitas dari bansos itu sendiri," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah akan mempersiapkan skenario pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 6 minggu.
Hal ini dilakukan karena adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian delta.
"PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (12/7/2021).
Untuk itu, APBN akan diperkuat guna merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.
Pihaknya akan kembali melakukan realokasi dan refocusing tahap III untuk mendukung pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp31 triliun.
Refocusing dan realokasi akan diambil melalui anggaran belanja K/L sebesar Rp26 triliun dan Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp5 triliun. Anggaran itu digunakan untuk penanganan Covid-19.
"Kita sedang mengidentifikasi sekitar mungkin Rp26 triliun dan Rp5 triliun dari TKDD. Kami akan menyelesaikan dalam bulan ini tentu melihat perkembangan Covid-19," tukasnya.(sumber: suara.com)
Reporter: bbn/net
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Pemuda di Kintamani Ditemukan Tewas Tergantung di Kebun
Dibaca: 3883 Kali
Anggota DPRD Gianyar Wayan Gede Sudarta Meninggal di Malaysia
Dibaca: 2748 Kali
Guru SD di Singaraja Dilaporkan atas Dugaan Pencabulan Siswi
Dibaca: 2026 Kali
Klinik Polres Jembrana Raih FKTP Terbaik I di Bidokkes Award 2026
Dibaca: 1962 Kali
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pelecehan Siswi SD di Payangan
Dibaca: 1799 Kali
ABOUT BALI
Riset BRIN Ungkap Alasan Masyarakat Bali Mulai Memilih Krematorium untuk Ngaben
Tradisi Mepatung di Bangli, Penampahan Galungan yang Pererat Persaudaraan
Video Langka Calonarang dan Janger Pegok 1937 Ditemukan di Jerman
Tradisi Wadak di Mengani Tetap Lestari, Desa Batasi Satu Godel Setahun
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli