Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Selasa, 27 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Skenario PPKM Darurat 6 Minggu
BERITABALI.COM, NASIONAL.
Pemerintah menyiapkan skenario Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali selama 6 minggu.
Mendengar hal tersebut, relawan LaporCovid-19, Firdaus Ferdiansyah, mengingatkan pemerintah untuk memastikan kebutuhan rakyat juga terjamin.
Firdaus tidak masalah dengan wacana perpanjangan PPKM Darurat tersebut meski ada catatan yang sejatinya bisa dilakukan pemerintah. Ia tidak mau nantinya pemerintah lagi-lagi kebingungan dalam bersikap karena bertemu dengan persimpangan jalan antara memilih kesehatan atau ekonomi.
"Silahkan saja diperpanjang, tetapi mohon dipertimbangkan untuk memastikan kebutuhan warga juga terjamin. Jangan sampai kemudian narasi-narasi dilema ekonomi dan kesehatan itu muncul lagi, itu hal yang tidak perlu dan sangat melelahkan," kata Firdaus.
Dengan meminta warga untuk tetap diam di rumah, pemerintah semestinya harus bisa memberikan jaminan hak atas dasar kebutuhannya. Meski pemerintah bakal memberikan bantuan sosial (bansos) kembali, LaporCovid19 mengingatkan atas skema penyalurannya.
Menurutnya banyak warga yang membutuhkan tetapi tidak bisa mendapatkan bansos.
"Seolah-olah mereka terlihat "mampu" karena tidak terdaftar sebagai penerima bansos, tetapi justru warga kelaparan. Belum lagi soal isu pemerataan dan kualitas dari bansos itu sendiri," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah akan mempersiapkan skenario pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 6 minggu.
Hal ini dilakukan karena adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian delta.
"PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (12/7/2021).
Untuk itu, APBN akan diperkuat guna merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.
Pihaknya akan kembali melakukan realokasi dan refocusing tahap III untuk mendukung pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp31 triliun.
Refocusing dan realokasi akan diambil melalui anggaran belanja K/L sebesar Rp26 triliun dan Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp5 triliun. Anggaran itu digunakan untuk penanganan Covid-19.
"Kita sedang mengidentifikasi sekitar mungkin Rp26 triliun dan Rp5 triliun dari TKDD. Kami akan menyelesaikan dalam bulan ini tentu melihat perkembangan Covid-19," tukasnya.(sumber: suara.com)
Reporter: bbn/net
Berita Terpopuler
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5902 Kali
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4628 Kali
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2593 Kali
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2239 Kali
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2210 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan