DKI Masih Menunggu Pemerintah Pusat Untuk WFH

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

DKI Masih Menunggu Pemerintah Pusat Untuk WFH

Selasa, 18 Januari 2022, 13:25 WITA Follow

bbn/kompas.id/DKI Masih Menunggu Pemerintah Pusat Untuk WFH

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, sebelumnya teah meminta agar dilakukan WFH selama dua pekan demi menanggulangi penyebaran Omicron. Namun Pemerintah DKI memilih untuk menunggu perintah resmi dari pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Riza mengatakan Pemprov DKI Jakarta menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat terkait hal tersebut.

"Ya itu saran dari Pak Menko, kami dukung. Tapi kami tunggu kebijakannya. Hari ini atau besok akan diputuskan. Kami menunggu dari Satgas, dari pemerintah pusat, dari kementerian terkait, Kemkes, Kemenhub, dan nanti Pak Mendagri juga akan mengumumkan," ucap Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Senin (17/1/2022) malam.

Kemudian, terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di tengah lonjakan kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta pun menunggu keputusan selanjutnya.

"Iya PTM juga begitu, PTM ini kan dilaksanakan sesuai ketentuan aturan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam keterangan pers hasil rapat terbatas soal PPKM secara daring di Jakarta, Minggu (16/1/2022), Luhut menegaskan kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama menekan laju penyebaran kasus. Meski sistem kesehatan Indonesia sudah cukup siap dalam menghadapi Omicron.

"Pemerintah siap, kalau masyarakat tidak siap, itu juga jadi masalah," katanya di Jakarta, Minggu (16/1).

Sesuai arahan Presiden Jokowi pada ratas, Luhut mengungkapkan meski tetap mengikuti level PPKM berdasarkan assesment yang ada, dia mengimbau masyarakat mulai membatasi aktivitas keluar rumah dan berkumpul yang tidak perlu.

"Ini saya ulangi, kalau tidak perlu kumpul-kumpul, tidak usah kita kumpul. Sama halnya dengan perkantoran, jika seandainya opsi work from home masih tetap mampu menjaga tingkat produktivitas, kita serahkan kepada pimpinan teratas untuk melakukan assesment sendiri. Saya mengimbau opsi tersebut (WFH) bisa diambil," tuturnya.