Lewat ERAT, AS-Indonesia Kerja Sama Benahi Pelayanan Publik

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Lewat ERAT, AS-Indonesia Kerja Sama Benahi Pelayanan Publik

Rabu, 16 Maret 2022, 20:50 WITA Follow

bbn/akseleran.co.id/Lewat ERAT, AS-Indonesia Kerja Sama Benahi Pelayanan Publik

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (AS) atau USAID membantu pemerintah Indonesia untuk membenahi pelayanan-pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam hal ini, USAID meluncurkan program tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan kuat (ERAT) yang bekerja sama dengan berbagai Kementerian/Lembaga.

Director of Democratic Resilience and Governance USAID Indonesia Walter Doetsch menjelaskan, saat ini USAID dengan pemerintah telah membuat desain untuk menjalankan program ERAT tersebut.

"Ini merupakan program kita selama 5 tahun dari 2021 sampai 2026, tujuannya agar masyarakat dapat menerima manfaat dari pemerintahan daerah yang efektif melalui peningkat kualitas implementasi pelayanan publik," ujarnya dalam peluncuran program ERAT di Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Doetsch melanjutkan, program ini akan dijalankan di 6 Provinsi yang diantaranya, Sumatera Utara, Banten, Kalimantan barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya telah dilakukan analisis intensif di masing-masing daerah.

"Dalam analisa tersebut, kami memotret status kebijikan dan pelaksanaan desentralisasi dan reformasi hingga saat ini, dan melihat tantangan yang masih dihadapi dan kami mungkin dapat membantu pemerintah indonesia untuk mengatasinya," ucap dia.

Di tingkat nasional, tutur Doetsch, USAID akan membantu pemerintah menyempurnakan sistem pemantauan dan evaluasi pemerintah daerah guna meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik.

"Pemberian layanan yang baik tidak hanya tersediannya anggaran yang cukup, tetapi anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan layanan publik mencakup kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam penyusunan kebijakan dan penggunaan anggaran," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Fasilitasi Kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Heriyandi Roni menambahkan, program ini bisa membantu pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang memudahkan masyarakat.

"Di era perubahan atas ini perubahan dan mekanisme saat ini kita akan mulai mengefektifkan melalui berbagai inisiasi dengan mendekatkan diri dari inovasi dan digitalisasi. Ini bagian penting tahapan-tahapan dalam pemberian pelayanan itu sendiri, tahapan-tahapan konvensional sudah menghabiskan energi masyarakat datang dan berpindah ke tempat lainnya," pungkas dia.