Ketua Fraksi DPRD Badung Wayan Puspa Negara menilai perjalanan pariwisata Bali sepanjang tahun 2025 berada dalam situasi dilematis dan penuh fatamorgana. 

Ia menyoroti absennya langkah nyata dalam membenahi persoalan mendasar pariwisata, meskipun jargon quality tourism dan quality destination terus digaungkan.

Menurut Puspa Negara, Bali menghadapi berbagai persoalan klasik yang belum tertangani secara serius, mulai dari sampah, kemacetan, banjir, tata ruang yang amburadul, jaringan utilitas semrawut, hingga meningkatnya kriminalitas dan degradasi lingkungan. Kondisi tersebut dinilai membuat Bali sulit bersaing dengan destinasi lain yang lebih siap secara sistemik.

"Sepertinya Bali bergerak auto pilot dan ala  Bombom car tak ada lintasan, tak ada klakson, tak ada roda, tak ada kendali yang presisi, dan selalu bertubrukan," kritiknya, Senin (29/12/2026).

Ia juga menyinggung minimnya terobosan spektakuler dan solusi fundamental dari pemerintah dalam menjawab tantangan tersebut. Dampaknya, pergerakan pariwisata Bali dinilai seperti berjalan tanpa arah dan kendali yang jelas. Situasi ini terasa nyata di penghujung tahun 2025, ketika kehadiran wisatawan domestik yang biasanya ramai sejak pertengahan Desember justru terlihat sepi meski berada pada musim puncak kunjungan.

Puspa Negara kemudian memaparkan analisis dan tawaran solusi dengan merujuk pada praktik negara-negara yang berhasil mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Ia menyebut setidaknya ada lima pilar dasar yang harus diperkuat, yakni fasilitas, keamanan, pelayanan, lingkungan, dan promosi.

Pada aspek fasilitas, ia menilai Bali, khususnya Badung, belum menunjukkan kemajuan berarti dalam pembangunan infrastruktur berkelas dunia. Jalan, pedestrian, utilitas bawah tanah, pengelolaan sampah, saluran air, hingga akomodasi dan transportasi dinilai belum tertata optimal dan efisien untuk mendukung pariwisata berkualitas.

Pilar berikutnya adalah keamanan dan kenyamanan wisatawan. Tingginya aksi kriminalitas, pelanggaran norma, gangguan ketertiban umum, serta sistem transportasi yang buruk disebut kerap mengganggu rasa aman wisatawan. Situasi ini diperparah oleh perilaku wisatawan yang tidak tertib, sehingga memerlukan pola pengamanan destinasi yang lebih profesional serta penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan.

Dalam hal pelayanan dan hospitaliti, Puspa Negara menyoroti munculnya sindiran wisatawan terkait perbedaan perlakuan antara wisatawan domestik dan mancanegara. Ia menilai daya ramah masyarakat pariwisata mulai tereduksi, termasuk ekspresi pelayanan yang dinilai tidak lagi tulus, sehingga melemahkan citra pelayanan Bali secara umum.

Persoalan lingkungan juga mendapat sorotan tajam. Alih fungsi lahan, berkurangnya daerah resapan air, tata ruang yang tidak terkendali, banjir, hingga sampah yang tidak terkelola dengan baik dinilai menjadi indikator penurunan kualitas lingkungan Bali yang mengancam keberlanjutan pariwisata.

Pilar terakhir yang dinilai paling lemah adalah promosi. Puspa Negara menegaskan pariwisata tanpa promosi merupakan hal yang mustahil. Ia menyebut sepanjang 2025 hampir tidak ada aktivitas promosi pariwisata Bali, baik di dalam maupun luar negeri. Lemahnya peran kehumasan dan stagnasi lembaga terkait pariwisata dinilai membuat eksistensi Bali di panggung global tidak lagi bergema.

Ia menilai kekhawatiran terhadap kebijakan efisiensi anggaran justru membuat dinas pariwisata kehilangan keberanian untuk berinovasi. Padahal, promosi merupakan tugas pokok dan fungsi utama yang seharusnya tetap dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.

Puspa Negara mendorong Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung untuk segera melakukan introspeksi dan pembenahan menyeluruh, termasuk kembali aktif mengikuti pameran pariwisata dunia berskala besar secara selektif. Menurutnya, kehadiran Bali dalam ajang promosi internasional tidak hanya berdampak pada pemasaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan, kemitraan, serta kenyamanan wisatawan dari negara-negara kontributor utama.