Pariwisata Bali Hadapi Tantangan, Okupansi Hotel Turun 8 Persen, Sekda Tekankan Kolaborasi

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pariwisata Bali Hadapi Tantangan, Okupansi Hotel Turun 8 Persen, Sekda Tekankan Kolaborasi

Jumat, 23 Januari 2026, 23:17 WITA Follow

bbn/dok Humas Pemprov Bali/Pariwisata Bali Hadapi Tantangan, Okupansi Hotel Turun 8 Persen, Sekda Tekankan Kolaborasi.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan sektor pariwisata Bali saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dihadapi secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan seluruh pelaku industri pariwisata.

Pernyataan itu disampaikan Dewa Made Indra saat menghadiri pengukuhan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Bali periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (23/1).

“Era saat ini adalah era kolaborasi. Tantangan yang dihadapi pariwisata Bali hanya bisa diselesaikan jika pemerintah dan pelaku industri bekerja bersama,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi kebijakan serta komunikasi yang berkelanjutan agar pengelolaan pariwisata Bali tetap berjalan secara berkelanjutan dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 tingkat okupansi hotel di Bali mengalami penurunan, meskipun jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata terus menunjukkan tren peningkatan.

“Jika dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, tingkat okupansi hotel memang mengalami penurunan sekitar 8 persen,” ungkap Cok Ace.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi anomali dalam struktur pariwisata Bali, karena peningkatan kunjungan wisatawan tidak sejalan dengan kinerja perhotelan maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kunjungan wisatawan meningkat, tetapi okupansi menurun dan PAD juga tidak naik signifikan. Jika PAD tidak meningkat, maka kesejahteraan masyarakat tentu ikut terpengaruh,” jelasnya.

Cok Ace menjelaskan, penurunan okupansi hotel pada Januari merupakan pola musiman yang hampir terjadi setiap tahun dan tidak berkaitan langsung dengan faktor cuaca ekstrem. Menurutnya, kondisi cuaca buruk terjadi secara global, bukan hanya di Bali.

Selain faktor musiman, PHRI Bali juga menyoroti maraknya akomodasi yang tidak terdaftar secara resmi. Keberadaan usaha akomodasi ilegal tersebut dinilai memecah distribusi wisatawan dan menggerus pangsa pasar hotel resmi.

“Banyak akomodasi yang tidak terdaftar ikut mengambil wisatawan, dan hal ini berdampak pada okupansi hotel resmi,” katanya.

PHRI Bali pun menekankan pentingnya penguatan basis data pariwisata yang valid dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan dan proyeksi kebutuhan akomodasi di Bali ke depan.

“Tanpa data yang akurat, sulit menentukan apakah Bali masih memerlukan tambahan kamar atau justru sudah mengalami kelebihan pasokan,” pungkasnya.