Pemerintah Provinsi Bali menegaskan keseriusannya dalam menangani persoalan sampah, khususnya sampah kiriman di kawasan pesisir, sebagai bagian dari upaya menjaga Bali tetap bersih dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana dalam aksi kerja bakti (korve) bersih-bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Jumat (6/2/2026).

Aksi bersih pantai yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) ini dilaksanakan serentak di Pantai Kelan, Pantai Kedonganan, dan Pantai Jimbaran. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH dan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah tujuan utama pariwisata nasional.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten Badung segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus penanganan sampah kiriman di kawasan pantai. Satgas diminta siaga setiap hari tanpa batasan waktu, terutama saat musim hujan ketika volume sampah kiriman meningkat.

“Setiap saat harus ada petugas di sini. Truk ada, alat berat ada. Begitu sampah datang langsung diambil, dikumpulkan, diangkut ke truk, lalu dibawa ke TPA. Tidak boleh menunggu sampai menumpuk,” tegas Koster saat diwawancarai di Pantai Kedonganan.

Koster menilai selama ini penanganan sampah di kawasan pantai belum optimal karena tidak adanya sistem penjagaan rutin di lokasi. Padahal, sampah kiriman dapat datang sewaktu-waktu mengikuti arus laut dan kondisi cuaca. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya respons cepat agar pantai-pantai di Bali tetap bersih setiap saat.

Gubernur Bali juga menegaskan Pemerintah Provinsi Bali akan terus mengawasi serta mendorong pemerintah kabupaten/kota agar lebih disiplin dan konsisten dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, kebersihan lingkungan merupakan fondasi utama keberlanjutan pariwisata dan kualitas hidup masyarakat Bali.

Aksi bersih pantai tersebut melibatkan kementerian dan lembaga, Forkopimda Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, akademisi Universitas Udayana, organisasi masyarakat sipil, komunitas lingkungan, sektor swasta, serta perwakilan kedutaan besar Inggris, Kanada, Denmark, dan Belanda.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah. Ia menilai persoalan sampah tidak bisa diselesaikan melalui kegiatan seremonial semata, melainkan harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Hanif juga menyoroti posisi Bali sebagai etalase nasional pariwisata Indonesia. Jika kebersihan Bali tidak terjaga, maka citra pariwisata nasional akan terdampak. Ia mengingatkan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sampah.

Dalam konteks penegakan hukum, Hanif menyebut pemerintah daerah yang lalai dalam pengelolaan sampah dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan ancaman hukuman 4 hingga 10 tahun penjara.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa penanganan sampah di destinasi wisata akan terus diperkuat melalui integrasi Gerakan Wisata Bersih ke dalam Gerakan Indonesia ASRI.

“Kehadiran berbagai elemen masyarakat mencerminkan kepedulian nyata terhadap lingkungan tempat hidup dan bekerja, khususnya di kawasan destinasi wisata,” ungkap Menpar.

“Citra Indonesia sebagai destinasi wisata global, sangat lekat dengan Bali, sehingga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat,” ajaknya.