Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Gianyar menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Gianyar yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar, Jumat (3/7/2026).

Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam sidang tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, apresiasi, serta masukan strategis terhadap pengelolaan keuangan daerah. Keempat fraksi sepakat agar pembahasan Raperda dilanjutkan sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Ngakan Ketut Putra, menyampaikan bahwa Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses evaluasi antara perencanaan dan realisasi anggaran guna menyempurnakan pengelolaan APBD pada tahun berikutnya.

Fraksi PDI Perjuangan bersama Partai Perindo yang tergabung di dalamnya juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Gianyar yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen dan langkah-langkah strategis Pemerintah Kabupaten Gianyar yang senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah," tegas Ngakan Putra.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui I Gusti Ngurah Ariasa mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gianyar yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas pengelolaan keuangan daerah.

Meski demikian, Fraksi Golkar menilai opini WTP bukanlah tujuan utama dalam pengelolaan APBD. Yang lebih penting adalah manfaat nyata dari penggunaan anggaran bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah Daerah memastikan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan, pelayanan publik, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar," terang Ngurah Ariasa.

Pandangan serupa juga disampaikan Fraksi Partai Gerindra melalui Ida Bagus Gde Suryawan. Menurutnya, pelaksanaan APBD Gianyar telah menunjukkan komitmen terhadap belanja pembangunan dan sosial, namun masih didominasi pendekatan yang berorientasi pada input sehingga perlu pembenahan pada masa mendatang.

"Untuk itu perlu adanya pembenahan kedepan untuk memastikan alokasi APBD berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan pelestarian budaya Gianyar sebagai Identitas Daerah," ucap Ida Bagus Suryawan.

Adapun Fraksi Demokrat Bersatu melalui Anak Agung Oka Kalam menilai pelaksanaan APBD merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Fraksi Demokrat Bersatu juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten Gianyar terus memprioritaskan sektor-sektor strategis yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

"Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Gianyar tetap memberikan prioritas pada sektor-sektor strategis seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial, pelestarian budaya dan lingkungan, serta penguatan reformasi birokrasi," harap Agung Oka.