Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan Program Insentif Nyoman dan Ketut yang mulai berlaku penuh pada tahun 2026 sebagai respons atas proyeksi perlambatan pertumbuhan penduduk Bali. Kebijakan ini sekaligus diarahkan untuk menjaga keberlanjutan demografi dan melestarikan identitas budaya Bali.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (6/2). Pertemuan membahas capaian indikator sosial ekonomi Bali 2025 serta sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

“Data dari BPS ini sangat penting. Ini menjadi rujukan utama kita dalam merancang program pembangunan Bali agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan krama Bali,” tegas Gubernur Koster.

BPS mencatat perekonomian Bali tahun 2025 tumbuh 5,82 persen (c-to-c), tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6,94 juta, sementara perjalanan wisatawan nusantara menembus 26,6 juta perjalanan.

Dari sisi sosial, tingkat kemiskinan Bali pada September 2025 tercatat 3,42 persen, terendah sejak 1996 sekaligus terendah nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali juga menjadi yang terendah di Indonesia, yakni 1,45 persen pada November 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali mencapai 80,53 dan menempatkan Bali di peringkat kelima nasional.

Namun demikian, BPS juga memaparkan proyeksi jumlah penduduk Bali periode 2020–2050. Penduduk Bali diperkirakan mencapai puncak sekitar 4,75 juta jiwa pada 2046, sebelum melandai dan berpotensi menurun setelah 2047 seiring laju pertumbuhan yang terus melambat dan bahkan bernilai negatif pada 2045–2050.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Koster menginstruksikan seluruh perangkat daerah menjadikan data BPS sebagai dasar kebijakan.

“Cari rumah tangga miskin yang masih tersisa ini, petakan secara detail. Kepala dinas sosial, PMD, dan perangkat daerah lain harus keroyokan. Target kita jelas, kemiskinan harus terus turun dan menuju nol di Bali,” ujar Gubernur.

Ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja memetakan pengangguran dan menggelar bursa kerja berskala besar.

“Pengangguran ini harus kita nolkan. Kita harus serius bikin job fair besar, datangkan perusahaan sebanyak-banyaknya, supaya anak-anak Bali terserap kerja,” tambahnya.

Dalam konteks peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemprov Bali terus menjalankan program Satu Keluarga Satu Sarjana yang dimulai Agustus 2025. Program ini menargetkan 1.450 mahasiswa dari keluarga kurang mampu dengan pembiayaan penuh pendidikan dan bantuan biaya hidup.

“Program Satu Keluarga Satu Sarjana ini adalah investasi jangka panjang Bali. Kita ingin setiap keluarga punya sarjana, sehingga kemiskinan bisa diputus dari akarnya,” tegas Gubernur Koster.

Sementara itu, untuk menjawab tantangan perlambatan penduduk, Gubernur menegaskan Program Insentif Nyoman dan Ketut akan diberlakukan penuh mulai 2026. Program ini menyasar anak ketiga (Nyoman/Komang) dan anak keempat (Ketut) guna mendorong pertumbuhan penduduk berkelanjutan sekaligus menjaga eksistensi nama khas Bali.

“Program Nyoman dan Ketut ini bukan hanya soal demografi, tetapi juga pelestarian identitas budaya Bali. Nama Nyoman dan Ketut tidak boleh punah. Ini juga bagian dari strategi pembangunan manusia Bali ke depan,” tegas Gubernur Koster.

Insentif yang disiapkan meliputi perawatan ibu hamil, bantuan pangan, pendidikan gratis dari PAUD hingga SMA, serta jaminan kuliah bagi keluarga kurang mampu. Program mulai berjalan pada 2025 dan diperkuat penuh pada 2026.

Dalam audiensi yang sama, Kepala BPS Provinsi Bali juga memohon dukungan Pemprov Bali untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Gubernur Koster menyambut baik dan menegaskan sensus tersebut akan menjadi fondasi penting transformasi ekonomi Bali menuju ekonomi hijau, biru, dan digital sesuai arah pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.