Proyek Bali Subway (MRT Bali) yang digadang-gadang menjadi solusi kemacetan Pulau Dewata kini justru mangkrak. PT Bumi Indah Prima (BIP) selaku konsorsium utama proyek digugat wanprestasi oleh salah satu vendornya, Samvada Asia. 

Kasus wanprestasi ini diduga menjadi pemicu terhentinya proyek yang telah melakukan groundbreaking pada September 2024 di Kuta, Bali. Hingga kini, proyek Bali Subway belum menunjukkan tanda-tanda keberlanjutan. Kondisi tersebut berdampak pada semakin parahnya kemacetan di Bali, sementara status proyek infrastruktur besar ini tidak kunjung jelas.

Kuasa Hukum Samvada Asia, Hamdan Zoelva dari kantor pengacara Zoelva & Partner, menyatakan sejumlah vendor lokal dan internasional—yang mempekerjakan ratusan pegawai—sejatinya telah bekerja di bawah arahan profesional PT Bumi Indah Prima. Namun, PT BIP yang dimiliki Budi Arsil dan Anton Subowo diduga wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran, sehingga pekerjaan terhenti.

“Klien kami yang berbasis di Singapura, Samvada Asia, bersama dengan 5 vendor lokal dan internasional lainnya adalah perusahaan yang ditunjuk dan sudah diberi instruksi kerja oleh PT BIP untuk melakukan studi data intelligence, menyusun policy framework, uji kelayakan perencanaan sampai mengeksekusi sejumlah pekerjaan penting untuk proyek Bali Subway. Namun setelah Anton Aditya Subowo dan Budi Asril mempekerjakan mereka, PT BIP wanprestasi dan tidak melakukan pembayaran,” ujar Hamdan Zoelva,  yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, Senin (23/2/2026) di Jakarta.

Founder dan Managing Director Samvada Asia, David Nugent, mengungkapkan pada periode Mei 2024 hingga Juni 2025 pihaknya bersama lima vendor lainnya telah melaksanakan berbagai pekerjaan atas permintaan Anton Subowo dan Budi Arsil. Pekerjaan tersebut meliputi pengembangan Strategic & Political Advisory, Communications Infrastructure, Media & Public Affairs, hingga sistem keamanan digital dengan tingkat sensitivitas tinggi. Total nilai kontrak mencapai USD 7,4 juta atau sekitar Rp 125 miliar.

Sejak Januari 2025, PT BIP disebut berulang kali menyampaikan komitmen pembayaran kepada Samvada, bersamaan dengan klaim telah menghimpun pendanaan senilai USD 20 miliar untuk proyek Bali Subway. Samvada kemudian menerbitkan invoice pada Mei dan September 2025. Namun hingga kini, kewajiban pembayaran tersebut tidak kunjung dipenuhi, sehingga merugikan pelaku usaha di Bali, Indonesia, maupun internasional.

“Kami sangat geram dan tidak menyangka dengan betapa tidak profesionalnya Anton Subowo & Budi Asril. Apalagi setelah materi pekerjaan yang kami dan vendor sudah lakukan, malah digunakan oleh PT BIP untuk menggalang dana investor dari China dengan sukses,” ujar David.

Melalui kuasa hukumnya, Samvada Asia telah dua kali melayangkan somasi kepada PT BIP terkait tuntutan pembayaran. Namun, somasi tersebut disebut tidak direspons oleh pihak PT BIP.

“Atas tidak adanya penyelesaian, kami menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata,” ujar Hamdan Zoelva selaku kuasa hukum Samvada.

Hamdan menegaskan langkah hukum ini ditempuh demi memperoleh kepastian hukum serta mendorong transparansi proyek infrastruktur publik yang menjadi perhatian luas masyarakat Bali.

Bali Subway yang Diharapkan Atasi Kemacetan

Kemacetan di Bali, khususnya kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), kian parah, terutama di kawasan wisata seperti Sunset Road hingga Canggu. Kondisi ini sempat diharapkan terurai dengan pembangunan Bali Subway yang diumumkan Pemerintah Provinsi Bali bersama PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ).

Meski ritual adat ngeruwak dan peletakan batu pertama telah dilakukan pada 4 September 2024, hingga kini proyek tersebut belum menunjukkan aktivitas lanjutan. Dalam skema awal, SBDJ menunjuk PT Bumi Indah Prima sebagai konsorsium utama proyek.

Rencana pembangunan jalur kereta bawah tanah Bali Subway dibagi dalam empat tahap: tahap pertama Bandara I Gusti Ngurah Rai–Sentral Parkir Kuta–Seminyak–Berawa–Cemagi; tahap kedua Bandara–Jimbaran–Universitas Udayana–Nusa Dua; tahap ketiga Sentral Parkir Kuta–Sesetan–Renon–Sanur; dan tahap keempat Renon–Sukawati–Ubud.

Mangkraknya proyek bernilai sekitar USD 20 miliar atau setara Rp 316 triliun ini memunculkan tanda tanya besar dari masyarakat dan kalangan legislatif, mengingat sudah setahun berlalu sejak groundbreaking tanpa kejelasan pekerjaan maupun investor yang terlibat.