Di Hadapan KPK, Koster Ungkap Cara Jitu Pantau Jajaran Pemprov Bali dari Korupsi

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Di Hadapan KPK, Koster Ungkap Cara Jitu Pantau Jajaran Pemprov Bali dari Korupsi

Kamis, 12 Maret 2026, 23:16 WITA Follow

beritabali/ist/Di Hadapan KPK, Koster Ungkap Cara Jitu Pantau Jajaran Pemprov Bali dari Korupsi.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta menyelamatkan keuangan negara dan daerah.

Dukungan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang digelar di Inspektorat Provinsi Bali, Kamis (12/3). Kegiatan ini menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi tata kelola pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Bali.

“Dampak korupsi sangat luas dan dapat menimbulkan permasalahan di seluruh aspek kehidupan. Praktik korupsi selain menimbulkan kerugian keuangan negara dan daerah juga menciptakan kondisi ekonomi berbiaya tinggi yang pada akhirnya membebani masyarakat,” kata Wayan Koster.

Dalam kesempatan tersebut, Koster juga memaparkan capaian Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan meraih peringkat terbaik dalam program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK di tingkat nasional selama enam tahun berturut-turut.

Penilaian MCSP mencakup sejumlah area intervensi penting, antara lain perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pajak daerah.

“Jangan sampai capaian kita, peringkat terbaik MCSP 6 kali berturut-turut tapi masih terjadi korupsi di Bali. Saya tegaskan kepada jajaran perangkat daerah harus bekerja dengan fokus, tulus dan lurus,” ungkap Koster.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya memiliki cara tersendiri untuk memantau kinerja jajaran perangkat daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen menjaga integritas dan memastikan tata kelola pemerintahan di Bali berjalan secara transparan dan bersih.

Sementara itu, KPK melalui Satgas V.2 Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V akan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap sejumlah area intervensi MCSP di Pemerintah Provinsi Bali.

Pemantauan tersebut akan difokuskan pada sektor perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan tata kelola sistem pemerintahan daerah.

Kepala Satgas V.2 Korsup Wilayah V KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda mengatakan capaian MCSP di Bali memang tergolong tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.

“MCSP di Bali relatif tinggi, tertinggi di Indonesia. Tapi tetap kita tetap perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya Tindakan korupsi,” kata Nurul Ichsan Al Huda.

Ia menjelaskan bahwa meskipun MCSP menjadi salah satu parameter dan indikator penting dalam mencegah tindak pidana korupsi, sistem tersebut tidak dapat menjamin pencegahan korupsi secara mutlak.

Karena itu, KPK tetap akan melakukan pendalaman terhadap capaian MCSP di pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.