15 Desa di Karangasem Masih Blank Spot

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

15 Desa di Karangasem Masih Blank Spot

Kamis, 9 April 2026, 15:01 WITA Follow

bbn/ilustrasi/15 Desa di Karangasem Masih Blank Spot.

BERITABALI.COM, KARANGASEM.

Permasalahan jaringan telekomunikasi masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Karangasem. Hingga akhir tahun 2025, 15 titik di sejumlah kecamatan tercatat masih mengalami blank spot atau wilayah tanpa sinyal.

Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Karangasem menunjukkan, dari delapan kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Bebandem yang sudah terbebas dari blank spot. Sementara tujuh kecamatan lainnya masih menghadapi kendala serupa di beberapa desa.

Wilayah yang terdampak antara lain Desa Rendang di Kecamatan Rendang dengan tiga titik blank spot, Desa Bunutan di Kecamatan Abang juga tiga titik, serta Desa Seraya Barat di Kecamatan Karangasem dengan satu titik.

Kondisi serupa juga terjadi di Desa Ngis, Kecamatan Manggis yang memiliki tiga titik blank spot. Di Kecamatan Kubu, masalah ini ditemukan di Desa Ban dan Desa Sukadana dengan total tiga titik. Selain itu, Desa Sebudi di Kecamatan Selat dan Desa Telaga Tawang di Kecamatan Sidemen masing-masing masih memiliki satu titik blank spot.

Kepala Diskominfo Karangasem, Ida Nyoman Astawa membenarkan kondisi tersebut. Ia menjelaskan bahwa faktor geografis menjadi penyebab utama sulitnya jaringan menjangkau wilayah-wilayah tersebut, terutama karena kontur perbukitan yang menghalangi sinyal.

"Menyikapi kondisi tersebut, kami telah berkoordinasi dengan kementerian dan menyampaikan kondisi wilayah yang msh terdapat blanspot kepada Komdigi," ujarnya.

Sebagai langkah penanganan, pihaknya telah mengajukan usulan ke pemerintah pusat melalui portal SIGNAL untuk mendapatkan tindak lanjut, termasuk melalui program kampung internet yang menyasar desa-desa dengan keterbatasan akses jaringan.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan solusi jangka pendek dengan menyediakan layanan internet gratis di desa-desa terdampak menggunakan anggaran daerah.

"Selain usulan ke pusat, solusi sementara juga melalui penyediaan layanan internet gratis di desa-desa dengan sumber pendanaan dari APBD," imbuhnya.