Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Semester I Tahun 2026 sebanyak 3.377.285 pemilih. Jumlah tersebut terdiri atas 1.671.956 pemilih laki-laki dan 1.705.329 pemilih perempuan yang tersebar di 57 kecamatan serta 716 desa dan kelurahan di seluruh Bali.

Penetapan dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Provinsi Bali yang berlangsung di Kantor KPU Provinsi Bali pada Senin (6/7/2026).

Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, mengatakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar menghasilkan data pemilih yang akurat dan mutakhir.

Menurutnya, sinergi antara KPU, instansi pemerintah, Bawaslu, TNI, Polri, partai politik, hingga masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kualitas daftar pemilih. Ia juga mengapresiasi mantan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang masih berkontribusi membantu proses pemutakhiran data meski tahapan pemilu telah berakhir.

Dalam rapat tersebut, KPU Provinsi Bali bersama KPU kabupaten/kota memaparkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026. Sejumlah masukan juga disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Bali dan perwakilan partai politik, terutama terkait perubahan status anggota Polri serta mekanisme penyusunan rekapitulasi daftar pemilih. Masukan tersebut akan menjadi bagian dari penyempurnaan kualitas data pemilih secara berkelanjutan.

KPU Provinsi Bali juga mendorong peningkatan koordinasi dengan Polda Bali dan Kodam IX/Udayana untuk mempercepat pembaruan administrasi kependudukan bagi anggota Polri dan TNI yang memasuki masa pensiun.

Dalam kesempatan itu, Bawaslu Kabupaten Jembrana memaparkan praktik baik hasil kolaborasi dengan Polres Jembrana dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana. Melalui mekanisme tersebut, data calon pensiunan Polri disampaikan ke Dukcapil sekitar satu bulan sebelum masa pensiun sehingga KTP elektronik berstatus sipil dapat diterbitkan sebelum yang bersangkutan resmi memasuki masa purnatugas. Model tersebut diharapkan dapat diterapkan di kabupaten dan kota lainnya di Bali.

Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, menjelaskan bahwa data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berasal dari basis data KPU RI yang dipadukan dengan data berbagai instansi pemerintah, hasil koordinasi bersama para pemangku kepentingan, serta tanggapan masyarakat.

Perubahan jumlah pemilih terjadi karena adanya penambahan warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih serta pencoretan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat.

Pada akhir rapat, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya membacakan Berita Acara Nomor 68/PL.01.2-BA/51/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026. Selanjutnya, KPU Provinsi Bali menyerahkan berita acara dan surat keputusan kepada para pemangku kepentingan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.

Melalui rapat pleno terbuka tersebut, KPU Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga daftar pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan berkelanjutan sebagai fondasi penting dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang demokratis serta berintegritas.