Bali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia Solar Summit (ISS) 2026, yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta. Forum yang berlangsung pada 14–16 Juli 2026 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat percepatan transisi energi bersih sekaligus mendorong pemanfaatan energi surya sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional.

Kegiatan yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR) berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Provinsi Bali, dan Dewan Energi Nasional (DEN) itu mengangkat pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan energi rendah karbon.

ISS 2026 menghadirkan tiga gubernur dari provinsi yang telah berkomitmen mencapai net-zero emission (NZE) sebelum target nasional 2060, yakni Provinsi Bali dengan target NZE 2045, serta Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menargetkan NZE pada 2050.

Ketiga daerah tersebut dinilai memiliki potensi besar menjadi motor pengembangan energi surya nasional. Bali fokus mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), termasuk pengembangan Nusa Penida sebagai kawasan berbasis 100 persen energi terbarukan pada 2030. Sementara NTB dan NTT didorong menjadi pusat pengembangan energi surya dan program dedieselisasi.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat strategi Bali Mandiri Energi dengan meningkatkan kapasitas kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan energi hingga 2030 melalui pemanfaatan energi surya secara maksimal.

“Salah satu program strategis yang menonjol adalah menjadikan Pulau Nusa Penida sebagai percontohan Green Island dengan target 100 persen energi terbarukan pada 2030. Program ini juga diarahkan untuk mendorong seluruh mobilitas di kawasan tersebut menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai dan kami akan menjadikan Nusa Penida sebagai kawasan rendah emisi dan rendah karbon,” tegas Gubernur Wayan Koster dalam pembukaan ISS 2026 hari pertama, pada Selasa (14/7).

Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, menilai setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan potensi energi terbarukan yang berbeda sehingga perlu dikembangkan sesuai kondisi masing-masing.

Menurutnya, Bali berpeluang menjadi contoh destinasi wisata rendah karbon berbasis energi surya. NTB dapat membangun ekosistem industri surya dan penyimpanan energi, sedangkan NTT yang memiliki potensi energi surya sekitar 369 GWp berpotensi menjadi salah satu pusat energi terbarukan nasional. Selain itu, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis energi bersih.

“Untuk itu, IESR mendorong pendekatan pengembangan PLTS yang sesuai konteks setempat. Setiap daerah perlu diberikan ruang untuk berkontribusi sesuai potensi, kebutuhan, dan struktur ekonominya masing-masing. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan sejak awal dalam perencanaan, perizinan, identifikasi lokasi, pengembangan proyek, serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha,” tegas Fabby.

Pada hari pertama penyelenggaraan ISS 2026, IESR juga meluncurkan laporan bertajuk "Peta Jalan Pengembangan Industri Rantai Pasok Fotovoltaik Surya Domestik di Indonesia". Kajian tersebut menilai Indonesia memiliki peluang besar membangun industri surya yang terintegrasi, namun masih menghadapi tantangan berupa terbatasnya pasar domestik, perubahan regulasi, serta belum terintegrasinya rantai pasok dalam negeri.

Laporan tersebut menekankan pentingnya penguatan empat aspek utama, yakni pasar, kapasitas industri, sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan agar target pembangunan PLTS nasional, termasuk target PLTS 100 GW, dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

“Kami menekankan bahwa pengembangan industri PLTS dalam negeri membutuhkan pembenahan di empat aspek utama, yaitu pasar, kapasitas industri, sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan. Dari sisi pasar, pemerintah perlu memperbesar penyerapan produk PLTS lokal melalui pengadaan yang jelas, konsisten, dan bankable. Dari sisi industri, Indonesia perlu mempercepat pengembangan kapasitas produksi yang lebih terintegrasi, termasuk wafer dan polysilicon. Dari sisi SDM, diperlukan tenaga kerja yang mampu menguasai teknologi PLTS generasi terbaru. Sementara dari sisi riset, Indonesia perlu memperkuat pusat inovasi dan kerja sama antara pemerintah, industri, kampus, dan lembaga riset,” tegas Fabby.

IESR juga menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta percepatan proses perizinan guna menciptakan kepastian investasi bagi pengembangan industri PLTS di Indonesia.

Dalam ISS 2026, IESR turut memberikan Solar Awards kepada pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor industri yang dinilai konsisten mengembangkan energi surya. Penghargaan kategori pemerintah daerah diberikan kepada Provinsi Jawa Barat, kategori universitas diraih Universitas Gadjah Mada (UGM), sementara kategori industri diberikan kepada Danone Indonesia atas komitmennya dalam mendukung dekarbonisasi melalui pemanfaatan PLTS.