Pemerintah Provinsi Bali akan memulai pengembangan kawasan rendah emisi dengan menjadikan Nusa Penida sebagai proyek percontohan. Program ini menjadi langkah awal menuju Bali mandiri energi berbasis energi bersih sekaligus mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2045, atau 15 tahun lebih cepat dibandingkan target nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali Beach Convention Center, The Meru Bali, Sanur, Denpasar, Selasa (14/7/2026).

Menurut Koster, transformasi menuju kawasan rendah emisi akan dilakukan melalui pemanfaatan energi surya secara masif, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta perluasan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai.

Sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata, Bali dinilai membutuhkan sistem energi yang bersih, aman, dan berkelanjutan untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus memperkuat daya saing destinasi wisata.

“Untuk mewujudkan target tersebut, kami mempercepat pengembangan energi baru terbarukan, khususnya energi surya, memperluas penggunaan kendaraan listrik, mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi bersih, serta membuka ruang investasi dan kolaborasi di sektor energi hijau,” ujar Koster.

Ia menegaskan Bali harus mampu melepaskan ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbahan bakar fosil dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di daerah sendiri.

Menurutnya, energi surya menjadi pilihan paling tepat karena Bali memiliki potensi sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun.

“PLTS adalah pilihan terbaik karena sumber energinya berasal dari matahari. Saya mendorong pemanfaatan PLTS sebagai sumber energi masa depan Bali,” tegasnya.

Koster juga memastikan Pemerintah Provinsi Bali siap memberikan dukungan kepada masyarakat yang ingin memasang PLTS, karena penggunaan energi surya dinilai memberikan manfaat besar bagi lingkungan sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih.

“Kalau masyarakat mau memasang PLTS, saya akan dukung. Pemerintah harus memfasilitasi karena ini memberi manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat,” katanya.

Sebagai implementasi nyata, Pemprov Bali akan mengawali pembangunan kawasan rendah emisi dari Pulau Nusa Penida. Setelah itu, program serupa akan diperluas ke sejumlah kawasan strategis lainnya, seperti Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Ubud.

“Kami akan memulai dari Nusa Penida terlebih dahulu. Semoga program ini berjalan dengan baik dan menjadi contoh bagi kawasan lainnya di Bali,” ujarnya.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan PLTS Atap di Provinsi Bali.

Koster berharap penyelenggaraan Indonesia Solar Summit 2026 tidak hanya menghasilkan rekomendasi kebijakan, tetapi juga mampu melahirkan investasi konkret dan kemitraan strategis yang mempercepat pengembangan energi surya nasional hingga mencapai target 100 gigawatt.

Sementara itu, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan Indonesia Solar Summit merupakan forum nasional tahunan yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat transisi energi bersih di Indonesia.

ISS 2026 yang berlangsung pada 14–16 Juli 2026 di The Meru Sanur menjadi penyelenggaraan pertama di luar Jakarta sejak forum tersebut digelar pada 2022. Bali dipilih sebagai tuan rumah karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan energi bersih dan mendorong ekonomi hijau.

“Energi surya bukan lagi sekadar wacana, tetapi telah menjadi agenda pembangunan nasional untuk mencapai kemandirian energi. Tantangan kita sekarang adalah mengubah potensi besar yang dimiliki Indonesia menjadi investasi nyata dan mempercepat terwujudnya ekonomi hijau,” pungkasnya.