Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali menelusuri sekitar 1.400 calon siswa SMA/SMK yang sempat tercatat belum tertampung dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Hingga pertengahan Juli, sekitar 900 siswa telah berhasil terlacak dan sebagian besar diketahui telah melanjutkan pendidikan, termasuk di sekolah swasta.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, menjelaskan data sekitar 1.400 siswa tersebut berasal dari hasil seleksi pada tahapan awal SPMB. Peserta yang tidak lolos pada jalur pertama maupun kedua kemudian tercatat seolah-olah belum mendapatkan sekolah atau disebut tercecer.

"Sebenarnya itu data hasil dari jalur 1 dan jalur 2. Ketika mereka tidak lolos otomatis, bahasanya jadi kelihatan tidak tertampung atau tercecer. Padahal tim sudah melakukan treatment dengan mencari mereka yang dianggap tercecer karena tidak mendaftar SPMB," ujarnya saat dikonfirmasi (18/07/2026).

Menurut Wesnawa, Disdikpora Bali telah melakukan tracing terhadap seluruh siswa dalam data tersebut. Bagi siswa yang benar-benar belum memperoleh sekolah, pemerintah menawarkan penempatan di SMA atau SMK negeri yang masih memiliki daya tampung.

Namun dalam praktiknya, tidak sedikit calon siswa yang hanya bersedia bersekolah di pilihan pertama dan menolak alternatif sekolah pilihan kedua maupun ketiga.

"Dari sekitar 1.400-an anak, beberapa sudah bergabung ke sekolah negeri dengan catatan sesuai kuota yang tersedia. Biasanya anak-anak hanya mau pilihan pertama, tidak mau pilihan kedua atau ketiga. Kami tawarkan pilihan yang tersedia," katanya.

Selain itu, hasil penelusuran juga menunjukkan sebagian siswa telah diterima di sekolah swasta. Disdikpora Bali memilih tidak menarik kembali siswa tersebut ke sekolah negeri karena mempertimbangkan keberlangsungan sekolah swasta yang juga menjadi bagian dari sistem pendidikan di Bali.

"Pemerintah harus menyeimbangkan sekolah swasta dan negeri. Sekarang tidak ada lagi dikotomi antara keduanya karena sekolah swasta pun mendapatkan dana pendidikan dan dana BOS dari pemerintah pusat," ujarnya.

Berdasarkan hasil tracing terbaru, sekitar 900 siswa telah berhasil diketahui keberadaannya. Mayoritas di antaranya telah aktif mengikuti kegiatan belajar di sekolah swasta.

Meski demikian, Disdikpora Bali tetap membuka layanan bagi siswa yang benar-benar belum mendapatkan sekolah. Tim bahkan menghubungi langsung nomor telepon yang tercantum dalam basis data untuk memastikan status pendidikan setiap calon siswa.

"Pasti kita tampung. Seperti kemarin ada kejadian anak kembar yang belum mendaftar, langsung kami salurkan ke SMK 7. Tim kami bahkan menelepon langsung nomor telepon yang ada di daftar untuk menghubungi mereka," katanya.

Penelusuran tersebut juga dilakukan sebagai bagian dari sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar seluruh siswa usia sekolah tercatat dalam sistem nasional.

Meski berupaya mengakomodasi seluruh siswa, Disdikpora Bali menegaskan tidak dapat menambah jumlah peserta didik di sekolah negeri yang sudah mencapai batas kapasitas. Tahun ini, setiap rombongan belajar (rombel) dibatasi maksimal 36 siswa dan tidak lagi diberikan relaksasi seperti tahun sebelumnya.

"Kita tidak bisa memaksa melebihi rombongan belajar. Dibatasi 36 siswa dalam satu kelas. Jika tahun sebelumnya ada relaksasi, tahun ini kami batasi ketat," ujarnya.

Disdikpora Bali menargetkan proses penelusuran dan penempatan siswa dapat diselesaikan dalam waktu dekat agar data penerima pendidikan segera direkap untuk kebutuhan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Targetnya minggu depan sudah clear semua. Kami harus segera melakukan rekapitulasi untuk pengelolaan dana BOS dari kementerian," katanya.

Proses penelusuran dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari jajaran Disdikpora Bali, masyarakat, media, kepolisian, hingga kejaksaan. Masyarakat yang mengetahui masih ada calon siswa SMA atau SMK yang belum memperoleh sekolah diminta segera melapor ke Posko SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Bali di wilayah masing-masing.

Disdik Bali Dorong Pemerataan Sekolah, Masyarakat Diminta Ubah Pola Pikir

Di sisi lain, Disdikpora Bali juga menyoroti masih tingginya kecenderungan masyarakat memilih sekolah yang dianggap favorit. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah sekolah mengalami kelebihan peminat, sementara sekolah lain masih kekurangan peserta didik.

Menurut Wesnawa, pemerataan mutu pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah agar seluruh sekolah di Bali memiliki kualitas yang setara.

"Kami juga menekankan poin dari Surat Edaran KPK mengenai pemerataan layanan pendidikan. Jangan sampai ada sekolah yang kelebihan peminat hingga melebihi rombel, sementara sekolah lain sepi murid. Itu merugikan," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan kualitas seluruh satuan pendidikan agar masyarakat tidak lagi terpaku pada sekolah tertentu.

"Kami berusaha agar semua satuan pendidikan di Bali memiliki kualitas yang sama, sehingga masyarakat tidak hanya terpaku pada 'sekolah favorit' saja. Mindset ini yang perlu diubah," katanya.

Dalam pelaksanaan SPMB 2026, sistem zonasi juga telah bertransformasi menjadi mekanisme domisili berbasis kecamatan. Pemerintah turut melakukan penataan klaster sekolah penyangga serta mendorong integrasi data hingga tingkat desa untuk memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan yang merata.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Bali mewujudkan program SDM Bali Unggul sekaligus menciptakan sistem penerimaan murid baru yang lebih berkeadilan bagi sekolah negeri maupun swasta.