Pemerintah pusat memetakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar yang harus segera dituntaskan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan Bali. Persoalan sampah, kemacetan, penumpukan wisatawan (overtourism) di Bali Selatan, tata ruang, alih fungsi lahan, hingga ketimpangan pembangunan antardaerah menjadi fokus utama yang membutuhkan penanganan lintas sektor.

Besarnya tantangan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi lintas kementerian bersama Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan hasil rapat tidak boleh berhenti sebatas pembahasan, tetapi harus diterjemahkan menjadi rencana aksi bersama yang melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Saya akan memberikan sejumlah direktif pada rapat koordinasi ini. Mohon nanti bisa disimak dan yang lebih penting adalah kita tindak lanjuti bersama," kata AHY.

Menurut AHY, rapat koordinasi tersebut menjadi wadah menyatukan arah pembangunan Bali agar seluruh program berjalan dalam satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi yang terukur.

"Satu visi, satu rencana, satu eksekusi, dan tentunya hasilnya bisa kita rasakan semua. Setelah rakor tentu juga kita akan ikuti dengan rapat koordinasi teknis pada jajaran Eselon 1 dan setelah itu hadir action plan bersama antara kementerian lembaga dan juga pemerintah di Provinsi Bali berikut pemerintah kabupaten dan kota yang terlibat secara langsung," ujarnya.

Sampah hingga Overtourism Jadi Prioritas

Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat membagi penanganan berbagai persoalan sesuai kewenangan kementerian. Untuk pengelolaan sampah, Kementerian Koordinator Bidang Pangan diminta mengoordinasikan tata kelola sampah dan program waste to energy. Kementerian Pekerjaan Umum bertugas mempercepat pembangunan TPS3R dan TPST regional, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup mengawal aspek teknologi, persetujuan lingkungan, kualitas air, hingga pemulihan lingkungan.

Di sektor transportasi, Kementerian Perhubungan diminta mempercepat kajian jaringan water taxi di pesisir selatan Bali serta sistem angkutan umum massal dengan pola feeder yang menghubungkan Denpasar, Badung, dan Gianyar.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN mendapat mandat memastikan seluruh proyek strategis sesuai dengan tata ruang, melindungi kawasan pertanian pangan dan subak, serta menindak pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai maupun sungai.

Kementerian Pariwisata juga diminta menyusun strategi pemerataan kunjungan wisatawan agar tidak lagi terkonsentrasi di Bali Selatan, melainkan mulai menyebar ke Bali Utara, Timur, dan Barat. AHY menilai pemerintah daerah memegang peran penting dalam keberhasilan program tersebut.

"Yang paling mengerti karakteristik wilayah adalah Bapak Gubernur, Bupati, dan Walikota sekalian. Kami hadir untuk memberikan support, menjembatani, dan memberikan ruang kolaborasi agar ada langkah-langkah konkret setelah ini," kata AHY.

Infrastruktur Bali Diperkirakan Butuh Hingga Rp444 Triliun

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan sektor pariwisata Bali terus tumbuh dengan sekitar 18 persen penduduk bekerja di sektor tersebut. Bahkan, investasi pariwisata pada 2026 meningkat 56,27 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, pertumbuhan tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan serius, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar, persoalan sampah yang mulai memengaruhi citra Bali, tata ruang yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perizinan, hingga belum optimalnya pengembangan wisata kapal pesiar.

"Kemudian tantangan yang ada adalah ketersediaan struktur dasar, sampah yang menyebabkan krisis reputasi, belum adanya acuan tata ruang yang terintegrasi dengan perizinan secara lengkap dan bagaimana menangkap potensi cruise tourism," kata Widiyanti.

Berdasarkan kajian Kementerian Pariwisata, kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar Bali diperkirakan mencapai 16,4 miliar hingga 24,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp295,2 triliun hingga Rp444 triliun.

"Kiranya Bapak dapat mengarahkan agar ada pembentukan kelompok kerja untuk me-review ini secara bersama, mana yang benar-benar kita butuhkan dan diprioritaskan untuk dieksekusi," ujarnya.

Widiyanti juga mengingatkan persoalan sampah kini telah menjadi ancaman serius terhadap reputasi pariwisata Bali di mata dunia. "Kami tidak mau Bali dikenal sebagai 'The Trash'," tegasnya.

Pemerintah kemudian mendorong percepatan remediasi sampah laut, pengelolaan TPA Suwung pascapenghentian sistem open dumping, penerapan pemilahan sampah di sektor hotel, restoran dan kafe (Horeka), hingga pembangunan TPST 3R di kawasan wisata dan desa wisata.

Pemerataan Wisata Jadi Fokus

Selain sampah, pemerintah juga menyoroti konsentrasi wisatawan yang masih didominasi Bali Selatan. Saat ini sekitar 70 persen wisatawan masih beraktivitas di kawasan Sarbagita.

Pemerintah mendorong pengembangan destinasi melalui konsep 4B yang menghubungkan Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur. Jalur wisata dirancang mulai dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Jembrana, Pemuteran, Lovina hingga Desa Les.

Pengembangan UNESCO Global Geopark Batur, kawasan Kintamani, 173 desa wisata, serta Bali Maritime Tourism Hub di Pelabuhan Benoa juga diharapkan mampu memperluas persebaran wisatawan sekaligus meningkatkan dampak ekonomi bagi wilayah di luar Bali Selatan.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah mendorong optimalisasi manajemen lalu lintas berbasis teknologi, pelebaran jalan, pengembangan transportasi umum menuju Bali Barat, Utara, dan Timur, serta percepatan pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi.

Tata Ruang Jadi Penentu Masa Depan Bali

Di tengah meningkatnya investasi dan terbatasnya lahan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menegaskan tata ruang harus menjadi dasar utama pembangunan Bali.

"Berbicara tentang masa depan Bali, tentu kita berbicara tentang bagaimana mengelola ruang yang terbatas dan menjawab kebutuhan yang terus bertambah," kata Ossy.

Menurutnya, Bali telah memiliki Peraturan Presiden mengenai rencana tata ruang pulau serta kawasan strategis nasional, ditambah 34 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dengan 30 di antaranya sudah terintegrasi ke sistem Online Single Submission (OSS). Pemerintah menargetkan total 75 RDTR di seluruh Bali.

"Kalau tadi rencana tata ruang adalah kompas pembangunannya, maka rencana detail tata ruang atau RDTR ini adalah petunjuk operasionalnya yang lebih detail," ujarnya.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menempatkan ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan baru. Penguatan desa kreatif, creative hub, dan program Creative by Indonesia diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pariwisata yang selama ini terkonsentrasi di Bali Selatan.