Gubernur BI Mundur, Ada Apa?

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Gubernur BI Mundur, Ada Apa?

Selasa, 28 Juli 2026, 09:13 WITA Follow

beritabali/ist/Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE.,MM, Dosen FEB Undiknas dan WKU Kadin Bali 2025-2030

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Mundurnya Gubernur Bank Indonesia (BI) di tengah periode pemerintahan baru tentu bukan sekadar pergantian pejabat. Peristiwa ini perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika tata kelola ekonomi nasional, terutama menyangkut hubungan antara independensi bank sentral, efektivitas kebijakan moneter, dan koordinasi dengan kebijakan fiskal pemerintah.

Karena itu, alasan pergantian Gubernur BI semestinya tidak hanya dilihat dari aspek personal atau masa jabatan, tetapi juga dari kebutuhan menjaga kredibilitas dan stabilitas perekonomian nasional.

Salah satu argumentasi yang berkembang adalah masa jabatan Gubernur BI yang telah berlangsung cukup panjang, sekitar tujuh tahun dan dua periode. Dalam perspektif kelembagaan, penyegaran kepemimpinan dapat menjadi pilihan apabila pemerintah menilai diperlukan arah baru untuk menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik yang semakin kompleks.

Namun, pergantian tersebut harus tetap dilakukan dengan menghormati prinsip independensi BI agar tidak menimbulkan persepsi bahwa bank sentral berada di bawah tekanan politik.

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah efektivitas koordinasi dan pembagian kewenangan antara BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah fungsi pengawasan mikroprudensial perbankan dialihkan kepada OJK, evaluasi terhadap efektivitas arsitektur pengawasan sektor keuangan menjadi semakin penting.

Berbagai persoalan pada industri keuangan, termasuk kredit bermasalah dan kasus pada sejumlah institusi besar, menunjukkan bahwa koordinasi, pengawasan, dan manajemen risiko harus terus diperkuat. Namun, persoalan tersebut tentu tidak dapat dibebankan hanya kepada BI karena kewenangan pengawasan telah terbagi secara kelembagaan.

Tantangan berikutnya adalah harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal. Ketika tekanan terhadap rupiah meningkat, cadangan devisa menghadapi tantangan, dan arus modal bergejolak, koordinasi kebijakan menjadi sangat menentukan. Stabilitas ekonomi membutuhkan sinergi antara pemerintah dan bank sentral, tanpa menghilangkan independensi masing-masing lembaga.

Ke depan, pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi pekerjaan besar untuk membangun konsolidasi kebijakan yang efektif. Pergantian kepemimpinan BI, jika benar terjadi, harus diarahkan untuk memperkuat kredibilitas, bukan sekadar mengganti figur.
Tantangan ekonomi membutuhkan kepemimpinan yang kompeten, koordinasi yang solid, komunikasi publik yang transparan, serta kebijakan yang berbasis data. Dengan demikian, potensi turbulensi ekonomi dapat dikelola secara terukur sekaligus menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat.

Penulis

Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE.,MM
Dosen FEB Undiknas dan WKU Kadin Bali 2025-2030