Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Senin, 26 Oktober 2026
Gubernur BI Mundur, Ada Apa?
beritabali/ist/Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE.,MM, Dosen FEB Undiknas dan WKU Kadin Bali 2025-2030
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Mundurnya Gubernur Bank Indonesia (BI) di tengah periode pemerintahan baru tentu bukan sekadar pergantian pejabat. Peristiwa ini perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika tata kelola ekonomi nasional, terutama menyangkut hubungan antara independensi bank sentral, efektivitas kebijakan moneter, dan koordinasi dengan kebijakan fiskal pemerintah.
Karena itu, alasan pergantian Gubernur BI semestinya tidak hanya dilihat dari aspek personal atau masa jabatan, tetapi juga dari kebutuhan menjaga kredibilitas dan stabilitas perekonomian nasional.
Salah satu argumentasi yang berkembang adalah masa jabatan Gubernur BI yang telah berlangsung cukup panjang, sekitar tujuh tahun dan dua periode. Dalam perspektif kelembagaan, penyegaran kepemimpinan dapat menjadi pilihan apabila pemerintah menilai diperlukan arah baru untuk menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik yang semakin kompleks.
Namun, pergantian tersebut harus tetap dilakukan dengan menghormati prinsip independensi BI agar tidak menimbulkan persepsi bahwa bank sentral berada di bawah tekanan politik.
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah efektivitas koordinasi dan pembagian kewenangan antara BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah fungsi pengawasan mikroprudensial perbankan dialihkan kepada OJK, evaluasi terhadap efektivitas arsitektur pengawasan sektor keuangan menjadi semakin penting.
Berbagai persoalan pada industri keuangan, termasuk kredit bermasalah dan kasus pada sejumlah institusi besar, menunjukkan bahwa koordinasi, pengawasan, dan manajemen risiko harus terus diperkuat. Namun, persoalan tersebut tentu tidak dapat dibebankan hanya kepada BI karena kewenangan pengawasan telah terbagi secara kelembagaan.
Tantangan berikutnya adalah harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal. Ketika tekanan terhadap rupiah meningkat, cadangan devisa menghadapi tantangan, dan arus modal bergejolak, koordinasi kebijakan menjadi sangat menentukan. Stabilitas ekonomi membutuhkan sinergi antara pemerintah dan bank sentral, tanpa menghilangkan independensi masing-masing lembaga.
Ke depan, pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi pekerjaan besar untuk membangun konsolidasi kebijakan yang efektif. Pergantian kepemimpinan BI, jika benar terjadi, harus diarahkan untuk memperkuat kredibilitas, bukan sekadar mengganti figur.
Tantangan ekonomi membutuhkan kepemimpinan yang kompeten, koordinasi yang solid, komunikasi publik yang transparan, serta kebijakan yang berbasis data. Dengan demikian, potensi turbulensi ekonomi dapat dikelola secara terukur sekaligus menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat.
Penulis
Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE.,MM
Dosen FEB Undiknas dan WKU Kadin Bali 2025-2030
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/opn
Berita Terpopuler
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5889 Kali
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4617 Kali
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2590 Kali
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2231 Kali
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2207 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
