Pengembangan transportasi umum di Bali dinilai belum berjalan optimal di tengah kemacetan yang semakin parah di berbagai ruas jalan. Pemerintah Provinsi Bali hingga kini dinilai belum memiliki skema pendanaan berkelanjutan maupun regulasi yang menjamin alokasi anggaran khusus untuk angkutan massal.

World Resources Institute (WRI) Indonesia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan utama pengembangan transportasi publik di Bali. Pendanaan operasional saat ini masih mengandalkan patungan Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten/kota di kawasan Sarbagita, tanpa kepastian alokasi anggaran setiap tahun.

Perwakilan WRI Indonesia, Ngurah Termana, mengatakan sejumlah daerah telah memiliki regulasi khusus untuk menjamin pembiayaan transportasi umum. Hal tersebut dinilai dapat menjadi pembelajaran bagi Bali dalam membangun sistem transportasi publik yang berkelanjutan.

"Daerah lain sudah memiliki regulasi yang mengatur pembiayaan transportasi umum. Di Batam misalnya, 10 persen opsen Pajak Kendaraan Bermotor digunakan untuk mendukung angkutan umum. Di Semarang ada ketentuan minimal lima persen APBD dialokasikan sebagai subsidi transportasi publik," ujar Perwakilan WRI Indonesia, Ngurah Termana, saat diskusi di Sekretariat AJI Kota Denpasar, Kamis (30/7).

Menurut WRI, belum adanya komitmen anggaran berdampak langsung terhadap keterbatasan layanan transportasi publik di Bali. Hingga 2024, cakupan angkutan umum perkotaan baru melayani sekitar 10 persen wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Keterbatasan halte, jaringan rute, serta angkutan pengumpan atau feeder membuat masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kondisi tersebut tercermin dalam survei WRI terhadap 2.700 responden pada 2024. Hasil survei menunjukkan minimnya transportasi umum menjadi salah satu persoalan mobilitas utama di Bali.

Sebanyak 17,4 persen responden mengeluhkan terbatasnya fasilitas angkutan umum. Sementara itu, 20,7 persen responden mengaku menghadapi kemacetan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi.

Kendaraan di Bali Tumbuh Lebih Cepat

Persoalan transportasi publik semakin mendesak karena pertumbuhan kendaraan bermotor di Bali jauh melampaui pertumbuhan penduduk.

Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah kendaraan di Bali meningkat rata-rata lima persen setiap tahun. Sementara pertumbuhan penduduk hanya sekitar satu persen per tahun. Pada 2024, jumlah kendaraan bermotor di Pulau Dewata telah mencapai 5,22 juta unit.

"Pertumbuhan kendaraan jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk. Ini menunjukkan masyarakat tidak memiliki banyak pilihan selain menggunakan kendaraan pribadi," kata Ngurah.

WRI menilai Bali perlu mengubah cara pandang terhadap transportasi umum. Angkutan massal selama ini masih kerap diposisikan sebagai beban anggaran, padahal layanan tersebut dapat menjadi investasi untuk meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

Perwakilan WRI Indonesia, Madeleine, mengatakan transportasi publik juga memiliki peluang menghasilkan pendapatan di luar tarif penumpang. Ruang iklan di halte, badan bus, hingga pengembangan kawasan transit dapat menjadi sumber pembiayaan tambahan jika dikelola secara profesional.

Bali Dinilai Perlu BUMD Transportasi

Selain kepastian anggaran, WRI mendorong adanya kelembagaan yang lebih kuat untuk mengelola transportasi publik di Bali. Salah satu opsi yang dinilai perlu dipertimbangkan adalah pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus transportasi.

Saat ini, layanan angkutan umum masih dikelola melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Perhubungan. Kondisi tersebut dinilai membuat ruang pengembangan usaha dan sumber pendanaan transportasi publik masih terbatas.

"Saat ini bentuknya masih UPTD. Berbeda dengan Jakarta yang sudah memiliki BUMD transportasi sehingga lebih leluasa mengembangkan layanan dan sumber pendanaan," ujarnya.

WRI memperingatkan Bali berisiko menghadapi persoalan kemacetan yang semakin kronis apabila pengembangan transportasi publik tidak segera dibenahi. Risiko tersebut terutama terjadi di kawasan Sarbagita yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata.

Di sisi lain, transportasi umum juga memiliki fungsi sosial yang penting bagi masyarakat. Dyah, salah seorang pengguna transportasi publik, mengaku pernah mengenal seorang pasien cuci darah yang rutin menggunakan layanan Trans Metro Dewata untuk menjalani pengobatan.

"Orang sering menganggap transportasi umum merugikan. Padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Setelah rute Trans Metro Dewata dihentikan, saya tidak pernah lagi bertemu pasien tersebut," tuturnya.

Bagi WRI, pengalaman tersebut menunjukkan transportasi umum bukan sekadar solusi untuk mengurangi kemacetan. Angkutan publik juga menjadi layanan dasar yang berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Karena itu, kepastian pendanaan dan komitmen pemerintah daerah dinilai menjadi kunci agar transportasi publik di Bali dapat berkembang dan mampu menjadi alternatif bagi masyarakat di tengah pesatnya pertumbuhan kendaraan pribadi.