Rai Mantra: Pembayaran Gaji ASN ke Himbara Bisa Tekan Fiskal Bali

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Rai Mantra: Pembayaran Gaji ASN ke Himbara Bisa Tekan Fiskal Bali

Sabtu, 12 September 2026, 10:18 WITA Follow

beritabali/ist/Rai Mantra: Pembayaran Gaji ASN ke Himbara Bisa Tekan Fiskal Bali.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Wacana pengalihan pembayaran gaji atau payroll aparatur sipil negara (ASN) dari bank pembangunan daerah (BPD) ke bank himpunan bank milik negara (Himbara) memicu kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Bali.

Wakil Ketua Komite III DPD RI asal Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, menilai kebijakan tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap fiskal Pulau Dewata, terlebih Bali saat ini juga menghadapi pemangkasan dana transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Menurut Rai Mantra, wacana perpindahan payroll ASN tersebut hingga kini belum menjadi keputusan final. Ia mengaku telah melakukan konfirmasi langsung kepada kementerian terkait dan belum mendapatkan informasi mengenai keputusan resmi terkait perubahan skema pembayaran gaji ASN.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kata dia, juga menekankan bahwa apabila terjadi perubahan skema payroll, prosesnya perlu dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan guncangan terhadap sektor perbankan daerah.

Bagi Bali, ASN memiliki posisi penting dalam model bisnis BPD Bali. ASN pemerintah kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi Bali selama bertahun-tahun menjadi salah satu basis nasabah bank milik Pemprov Bali tersebut.

Selain menjadi sumber dana murah melalui rekening giro dan tabungan, ASN juga menjadi bagian dari portofolio kredit BPD Bali dengan nilai yang cukup besar.

Jika payroll ASN dialihkan ke bank Himbara, BPD Bali dikhawatirkan kehilangan salah satu sumber dana murah yang selama ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan likuiditas bank.

Dampak dari perubahan tersebut juga dinilai dapat merembet ke fiskal pemerintah daerah. Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten/kota merupakan salah satu pemegang saham BPD Bali dan turut memperoleh pendapatan daerah melalui dividen bank tersebut.

Rai Mantra mengingatkan, dividen BPD Bali menjadi salah satu sumber pendapatan yang menopang fiskal daerah. Apabila kinerja bank tertekan akibat berkurangnya basis nasabah ASN, setoran dividen ke kas daerah juga berpotensi ikut menyusut.

Kondisi tersebut dinilai semakin perlu diperhatikan di tengah perubahan skema desil atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurut Rai Mantra, perubahan tersebut berpotensi menambah beban anggaran pemerintah daerah, termasuk kabupaten/kota di Bali yang memiliki kapasitas fiskal terbatas.

Daerah dengan kemampuan fiskal yang kuat dinilai relatif lebih mampu menghadapi tambahan beban anggaran. Sebaliknya, daerah dengan ruang fiskal terbatas dapat menghadapi kesulitan dalam mempertahankan pembiayaan pembangunan.

Rai Mantra berharap para wakil rakyat asal Bali di Senayan ikut menyuarakan penolakan terhadap wacana pengalihan payroll ASN tersebut.

Ia menilai persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan perpindahan rekening gaji ASN dari satu bank ke bank lainnya. Sebagian ASN di Bali juga memiliki keterikatan kredit dengan BPD Bali sehingga perubahan basis nasabah dinilai dapat memberikan dampak lebih luas terhadap keberlangsungan bisnis bank daerah.

Bagi Rai Mantra, dampak yang perlu diantisipasi bukan hanya terhadap BPD Bali, tetapi juga terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah di Bali yang memperoleh manfaat dari kinerja bank tersebut.