Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan Koster dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9/2026).

Koster menyatakan Pemerintah Provinsi Bali siap berkolaborasi dengan DPRD dalam proses pembahasan sekaligus penyempurnaan rancangan Perubahan APBD 2026. Berbagai kritik, saran, masukan dan catatan konstruktif dari seluruh fraksi dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Koster, pandangan fraksi DPRD menjadi bahan penting bagi Pemprov Bali untuk memastikan pengelolaan APBD semakin adaptif, prudent, efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada hasil.

APBD, kata dia, tidak hanya dipandang sebagai dokumen keuangan daerah, tetapi juga instrumen kebijakan publik untuk menerjemahkan arah pembangunan Bali ke dalam program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Koster Soroti Peningkatan PAD

Salah satu perhatian yang disampaikan Koster adalah masukan fraksi-fraksi DPRD mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemprov Bali akan terus mendorong peningkatan PAD dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan. Upaya tersebut tidak diarahkan untuk semata-mata membebani masyarakat maupun dunia usaha.

Optimalisasi PAD akan dilakukan melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah serta peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemprov Bali juga akan memperkuat sistem pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah, termasuk retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Setiap penerimaan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk mendukung pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kebudayaan Bali.

Antisipasi Risiko Pariwisata

Di sektor pariwisata, Koster menyambut masukan DPRD mengenai pentingnya mitigasi terhadap berbagai risiko yang dapat memengaruhi kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah.

Pemprov Bali akan menyiapkan berbagai skenario dan langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi eksternal, termasuk gangguan konektivitas dan mobilitas yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi Bali.

Penguatan sektor ekonomi lainnya juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

Belanja Daerah Harus Tepat Sasaran

Dalam aspek belanja daerah, Koster menegaskan peningkatan anggaran harus diarahkan pada program prioritas dan produktif.

Efisiensi, menurutnya, bukan sekadar mengurangi belanja, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.

Pengawasan dan verifikasi pelaksanaan program juga akan diperkuat agar laporan yang disampaikan mencerminkan kondisi serta capaian di lapangan.

Koster turut mencermati perhatian fraksi DPRD terhadap realisasi belanja modal yang masih perlu dipercepat. Pemprov Bali akan mendorong percepatan proyek prioritas sekaligus memastikan kualitas pembangunan.

Anggaran juga diarahkan untuk pemeliharaan infrastruktur dasar, jalan, trotoar dan pasar, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.

Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi, konektivitas dan pariwisata.

Pemanfaatan aset daerah secara produktif, termasuk untuk pengembangan green tourism dan sport tourism, juga akan didorong agar aset daerah mampu memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pinjaman Daerah dan SiLPA

Mengenai SiLPA dan rencana pinjaman daerah, Koster menegaskan seluruh kebijakan pembiayaan akan dilakukan secara hati-hati, terukur dan transparan dengan tetap memperhatikan kesehatan fiskal daerah.

Penggunaan SiLPA akan diarahkan sesuai ketentuan dan kebutuhan prioritas. Sementara kebijakan pinjaman harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan, kewajiban pembayaran serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Koster juga menyambut perhatian DPRD terhadap pengelolaan hibah. Peningkatan belanja hibah dinilai harus diikuti penguatan verifikasi, transparansi, akuntabilitas, pengawasan dan evaluasi manfaat.

Hibah diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat serta mendukung program pembangunan.

Dalam pengelolaan aset dan penyertaan modal daerah, Pemprov Bali berkomitmen memastikan seluruh aset dikelola secara tertib, transparan, legal dan produktif.

Penyertaan modal juga akan dievaluasi berdasarkan perkembangan fisik dan keuangan, potensi manfaat, tingkat pengembalian serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Pemerataan Pembangunan Bali

Koster menegaskan pembangunan Bali harus memberikan manfaat yang semakin merata di seluruh wilayah.

Penguatan Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat menjadi bagian penting untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan dan mencegah konsentrasi pertumbuhan hanya di Bali Selatan.

Masukan fraksi terkait tata ruang dan investasi juga menjadi perhatian Pemprov Bali. Pembangunan dan investasi harus berjalan sesuai ketentuan tata ruang, lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan.

Penegakan aturan, kata Koster, harus dilakukan secara konsisten dan objektif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Di bidang kesejahteraan masyarakat, Pemprov Bali terus memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian harga kebutuhan pokok, peningkatan produksi pangan, penguatan pertanian dan peternakan, serta kebijakan yang mendukung lapangan kerja dan produktivitas.

Pemprov Bali juga memberi perhatian terhadap persoalan harga tanah dan hunian yang semakin tinggi di sejumlah wilayah. Kebijakan pembangunan ke depan perlu tetap memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk hidup, bekerja dan berkembang di Bali.

Kolaborasi Pemprov dan DPRD

Di bidang lingkungan, penanganan sampah terpadu, pengelolaan lingkungan, pencegahan kebakaran hutan dan mangrove serta penguatan transportasi publik akan terus menjadi bagian dari prioritas pembangunan Bali.

Sementara di bidang kesehatan, Pemprov Bali akan memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta konektivitas sistem rujukan antar rumah sakit kabupaten/kota.

Koster menegaskan seluruh masukan fraksi DPRD akan menjadi bagian dari proses pembahasan bersama. Pemprov Bali dan DPRD memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan Perubahan APBD 2026 tidak hanya tepat secara administratif dan fiskal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan.

“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” ujar Gubernur.

Ia menambahkan sinergi antara Pemprov Bali, DPRD, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur dan akuntabel.

“Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya dan jati diri Bali,” pungkasnya.