Guru Tersangka Pencabulan, DPRD Buleleng Desak Pengawasan Sekolah Diperketat

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Guru Tersangka Pencabulan, DPRD Buleleng Desak Pengawasan Sekolah Diperketat

Senin, 3 Agustus 2026, 20:37 WITA Follow

beritabali/ist/Guru Tersangka Pencabulan, DPRD Buleleng Desak Pengawasan Sekolah Diperketat.

BERITABALI.COM, BULELENG.

Komisi IV DPRD Buleleng mendesak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng memperketat pengawasan di seluruh satuan pendidikan. Desakan tersebut menyusul kasus dugaan pencabulan yang menyeret seorang guru olahraga sekolah dasar berinisial MGAW.

Sekretaris Komisi IV DPRD Buleleng, Nyoman Dhukajaya, mengatakan sekolah harus menjadi lingkungan yang aman bagi seluruh peserta didik. Menurutnya, pengawasan perlu diperkuat, termasuk pada sejumlah area yang dinilai memiliki celah pengawasan seperti ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan ruang guru.

"Dalam kasus ini menjadi peringatan keras bagi sekolah. Area seperti UKS atau ruang guru yang berpotensi memiliki celah pengawasan tidak boleh lagi menjadi titik rawan. Pembinaan karakter serta pemantauan berkala terhadap seluruh tenaga pendidik harus ditingkatkan," ujar Dhukajaya, ditemui Senin (3/8).

Selain memperketat pengawasan, Komisi IV DPRD Buleleng meminta Disdikpora meningkatkan pembinaan terhadap tenaga pendidik. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di lingkungan sekolah.

Dhukajaya menegaskan dugaan tindak pidana yang dilakukan MGAW merupakan tindakan individu dan tidak dapat digeneralisasi sebagai gambaran profesi guru. Ia menyebut mayoritas guru tetap menjalankan tugas dengan baik dalam mendidik generasi muda.

Di sisi lain, Komisi IV DPRD Buleleng mendukung langkah Bupati Buleleng yang mengusulkan pemberhentian sementara terhadap MGAW setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Dhukajaya, kebijakan tersebut menunjukkan ketegasan pemerintah daerah dalam menjaga integritas dunia pendidikan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Langkah usulan pemberhentian sementara dari Bapak Bupati sudah sangat tepat. Kami di Komisi IV akan terus mengawal proses ini. Begitu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkracht dan terbukti bersalah, kami minta Pemkab langsung memproses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat," tegasnya.

Politisi Partai Golkar tersebut juga meminta seluruh pihak mengutamakan perlindungan terhadap korban selama proses hukum berlangsung. Pemerintah diminta memastikan identitas korban tetap terlindungi, memberikan pendampingan psikologis hingga pulih, serta menjamin hak pendidikan korban tidak terganggu.

"Masa depan dan kondisi psikologis anak adalah prioritas utama. Kami meminta dinas terkait memastikan perlindungan identitas, pendampingan psikologis hingga pulih, serta menjamin hak pendidikannya tidak terganggu," tandasnya.