Gubernur Bali Wayan Koster menyoroti masih besarnya penggunaan pinjaman daring (Pindar) di Indonesia untuk kebutuhan konsumtif. Menurutnya, kemudahan akses pembiayaan digital harus diimbangi dengan penguatan literasi keuangan agar masyarakat tidak terjebak dalam keputusan berutang secara impulsif.

Hal tersebut disampaikan Koster saat menjadi pembicara dalam Fintech Lending Days (FLD) 2026 di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat (21/8/2026).

Koster mengatakan perkembangan Financial Technology (Fintech), termasuk Pindar, perlu didukung karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dan produk keuangan. Namun, kemudahan tersebut harus dibarengi pemahaman yang memadai mengenai manfaat dan risiko pembiayaan digital.

Gubernur Koster menyoroti komposisi pembiayaan Pindar secara nasional yang masih didominasi kebutuhan konsumtif. Berdasarkan data nasional yang disampaikannya, sekitar dua pertiga total pembiayaan Pindar masih digunakan untuk konsumsi, sementara hanya sepertiga yang mengalir ke sektor produktif.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penyaluran dana Pindar ke sektor produktif dapat mencapai 40 hingga 50 persen.

“Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri,” ucapnya.

Untuk Bali, Koster mendorong agar pembiayaan Pindar lebih banyak diarahkan kepada sektor produktif. Beberapa sektor yang dinilai potensial antara lain pertanian organik, ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, UMKM, hingga pengusaha muda yang tengah membangun dan mengembangkan usaha.

Menurutnya, industri Pindar perlu memahami karakteristik dan ekosistem usaha lokal sehingga pembiayaan yang disalurkan benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Bali.

“Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami,” ujarnya.

Koster juga menempatkan literasi keuangan sebagai bagian penting dalam pengembangan industri pembiayaan digital. Masyarakat yang memperoleh pembiayaan tanpa memahami hak, kewajiban, serta risiko sebagai peminjam dinilai rentan mengambil keputusan keuangan yang tidak tepat.

“Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam sangat rentan terjebak pada keputusan berutang yang impulsif, bukan untuk modal usaha produktif, melainkan konsumsi sesaat,” imbuhnya.

Koster mengingatkan pelaku industri Pindar agar tidak hanya mengejar pertumbuhan penyaluran pembiayaan. Pertumbuhan industri yang sehat, menurutnya, harus disertai penguatan literasi keuangan, transparansi produk, ketepatan sasaran pembiayaan, serta perlindungan konsumen.

“Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen. Bukan ekosistem yang tumbuh cepat tapi meninggalkan masalah di kemudian hari,” bebernya.

Pemprov Bali, lanjut Koster, siap menjadi mitra industri dan regulator dalam memperkuat literasi keuangan hingga tingkat masyarakat paling bawah.

Bali memiliki jaringan sosial yang menjangkau masyarakat melalui sekitar 1.500 Desa Adat. Selain itu, terdapat program literasi digital yang berjalan di SMA, SMK, dan Desa Adat di seluruh Bali.

“Karena kami memiliki jaringan yang menjangkau seluruh pelosok melalui 1.500 Desa Adat. Kami juga memiliki program literasi digital yang sedang berjalan di seluruh SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali. Jaringan ini bisa menjadi saluran yang efektif untuk program edukasi keuangan yang menyentuh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput,” urainya.

Koster berharap industri Pindar dapat mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi Bali. Industri pembiayaan digital diharapkan tidak hanya hadir untuk mencari pasar, tetapi menjadi mitra yang memahami karakteristik daerah sekaligus ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi AFPI, CNBC Indonesia, OJK, serta seluruh pelaku industri yang mengikuti Fintech Lending Days 2026. Forum tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat pembiayaan digital nasional sekaligus memberikan manfaat bagi perekonomian Bali.

“Terima kasih telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan forum strategis ini. Semoga Fintech Lending Days 2026 menghasilkan kesepakatan dan langkah-langkah nyata yang berdampak bagi pengembangan ekosistem pembiayaan digital Indonesia, khususnya bagi kemajuan UMKM dan Krama Bali,” pungkasnya.

Sementara itu, Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Bernadino Vega, menilai Bali memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri Pindar.

Bali disebut memiliki sekitar 440 ribu UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha. Karena itu, tantangan industri Pindar tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyediakan dana, tetapi juga bagaimana memperluas keterhubungan pelaku usaha dengan ekosistem keuangan.

“Tantangan dalam industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana, tapi bagaimana kita mendorong semakin banyak pelaku usaha yang masuk dan terhubung dalam ekosistem keuangan,” sebutnya.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola industri yang kuat, penyaluran dan penagihan yang bertanggung jawab, serta perlindungan terhadap konsumen.

Fintech Lending Days 2026 digelar AFPI bersama CNBC Indonesia dengan mengusung tema “Advancing Indonesia's Digital Financing Ecosystem”. Forum ini mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, investor, asosiasi, perbankan, dan mitra strategis.

Rangkaian kegiatan FLD 2026 mencakup strategic forum, business matching, networking session, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), serta industry showcase. Forum tersebut juga melibatkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya serta menghadirkan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam sesi Fireside Conversation.