KPU Gianyar Bedah Buku Bahas Penundaan Pemilu

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

KPU Gianyar Bedah Buku Bahas Penundaan Pemilu

Sabtu, 22 Agustus 2026, 15:32 WITA Follow

beritabali/ist/KPU Gianyar Bedah Buku Bahas Penundaan Pemilu.

BERITABALI.COM, GIANYAR.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar memperkuat literasi dan ruang diskusi kepemiluan melalui Bedah Buku Seri II bertajuk “Penundaan Pemilu”, Jumat (21/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring dari Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Gianyar tersebut membahas isu penundaan pemilu dari berbagai perspektif. Persoalan tersebut dinilai tidak sekadar berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menyentuh kedaulatan rakyat, hak asasi manusia (HAM), pembatasan kekuasaan, serta prinsip negara hukum yang demokratis.

Buku yang menjadi bahan bedah merupakan karya Dr. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, yang juga merupakan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DKPP RI Heddy Lugito, Anggota KPU Provinsi Bali Anak Agung Gede Raka Nakula, Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Nyoman Gede Putra Wiratma, serta unsur Bawaslu Gianyar, Kesbangpol, jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Bali dan sivitas akademika.

Ketua KPU Kabupaten Gianyar, I Wayan Mura, mengatakan isu penundaan pemilu perlu dilihat secara kritis dengan mempertimbangkan berbagai dimensi.

“Buku yang kita bedah hari ini tidak saja membahas aspek yuridis, tetapi juga praktik yuridis serta filosofinya terhadap prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis,” ujar I Wayan Mura, Ketua KPU Gianyar.

Penundaan Pemilu Dikaji dari Tiga Dimensi

Dalam pemaparannya, Dr. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengupas isu penundaan pemilu dari dimensi filosofis, yuridis dan sosiologis.Pembahasan dalam buku mencakup landasan teoretis, sejarah penundaan pemilu dalam empat periode di Indonesia, serta perbandingan praktik penundaan pemilu di sembilan negara. Selain itu, pembahasan turut mencakup instrumen keadaan darurat, putusan Mahkamah Konstitusi, hingga rekomendasi model kebijakan terkait penundaan pemilu.

Forum tersebut juga menghadirkan tanggapan dari sejumlah pihak secara daring. Ketua DKPP RI Heddy Lugito menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan tahapan pemilu perlu berjalan beriringan dengan kualitas hasil pemilu.

Menurutnya, hal tersebut penting untuk mendukung perbaikan tata kelola demokrasi ke depan.

Sementara itu, Dr. Jimmy Z. Usfunan, Dosen HTN FH Universitas Udayana, menyoroti pentingnya rekonstruksi regulasi yang komprehensif mengenai kriteria dan mekanisme penundaan pemilu. Regulasi tersebut dinilai tetap harus berpijak pada koridor demokrasi, perlindungan HAM dan pendekatan ROCCIPI.

Dosen HTN FH Universitas Warmadewa, Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa, menilai buku tersebut turut memperkaya diskursus konstitusionalisme. Salah satu aspek yang menjadi perhatian yakni perumusan indikator objektif mengenai keadaan darurat di tingkat daerah serta pentingnya pelibatan publik dalam proses tersebut