Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menyoroti pelayanan kesehatan di RSUD Mangusada, khususnya terkait implementasi program Mantap Badung. Sorotan tersebut dibahas dalam Rapat Kerja dan Pengaduan Masyarakat Komisi IV DPRD Badung, Rabu (26/8/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gosana II Lantai II Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Badung tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Badung, Kepala Dinas Kesehatan Badung, Direktur beserta jajaran direksi RSUD Mangusada serta Dewan Pengawas RSUD Mangusada.

Ketua Komisi IV DPRD Badung Nyoman Graha Wicaksana mengatakan rapat digelar setelah pihaknya menerima pengaduan masyarakat mengenai pelayanan di RSUD Mangusada. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tertundanya tindakan operasi seorang pasien warga Badung akibat miskomunikasi mengenai penerapan program Mantap Badung.

"Pengawasan pelayanan Rumah Sakit Mangusada terkait dengan masukan yang kami terima di bidang pelayanan. Kemarin ada pasien yang akan menjalankan operasi tetapi tertunda karena ada mispengertian atau miskomunikasi di internal terkait dengan pengenaan program Mangtap Badung," jelasnya usai pelaksanaan Raker tersebut di Badung.

Menurut Graha, program Mantap Badung yang digagas Bupati dan Wakil Bupati Badung dirancang untuk membantu pembiayaan sejumlah layanan kesehatan yang belum terakomodasi BPJS Kesehatan. Beberapa di antaranya mencakup layanan penyakit jantung, cuci darah, pasien kanker dan layanan lainnya.

Karena itu, ia meminta seluruh unsur terkait di bidang kesehatan memahami mekanisme program tersebut agar implementasinya tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

"Nah, di sini kami mengharapkan supaya seluruh komponen baik di bidang kesehatan itu bisa melaksanakan dengan mengimplementasikan program ini dengan baik, tidak ada mispemahaman. Sehingga yang terutama pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Badung, ini bisa dilayani dengan baik," katanya.

Graha menilai RSUD Mangusada memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu wajah pelayanan Pemerintah Kabupaten Badung kepada masyarakat. Karena itu, kualitas pelayanan rumah sakit dinilai akan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

"Bagaimanapun juga, rumah sakit ini adalah, wajah depan dari pelayanan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap masyarakatnya. Jadi, ketika pelayanan kesehatan ini baik, masyarakat jadi sangat puas terhadap pelayanan yang sudah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung," ucapnya.

Ia meminta manajemen RSUD Mangusada meningkatkan sosialisasi mengenai program Mantap Badung hingga ke jajaran pelayanan paling bawah. Menurutnya, pemahaman yang sama diperlukan agar petugas dapat memberikan informasi secara tepat kepada pasien dan keluarga.

Graha menilai program Mantap Badung memiliki kemiripan dengan program KBS yang sebelumnya diterapkan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan apabila mekanisme program tidak disosialisasikan secara jelas.

"Ya, jadi kemarin karena, ini programnya sifatnya istilahnya ya baru, tapi lama. Karena, program Mangtap Badung ini kan wajah istilahnya produk yang kemasannya hampir sama dengan program KBS yang terdahulu. Jadi hampir sama ya, tapi ya kita, berharap dari pihak manajemen agar mensosialisasikan kembali.Ketika masyarakat itu sudah masuk ke UGD, prioritas kan pelayanan kepada masyarakat, gitu. Jangan lagi, ini kan karena rumah sakit pemerintah, yang nota benenya harus memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, khususnya masyarakat Badung," terangnya.

Komisi IV DPRD Badung juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Mangusada. Rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut diharapkan mampu memberikan layanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat Badung.

"Tapi kita lihat ke depannya seperti apa, ya. Jadi kami dari Komisi IV berkomitmen agar mewujudkan bagaimana Rumah Sakit Mangusada Kapal ini bisa memberikan pelayanan terbaiklah kepada masyarakat Badung," ucapnya.

Selain implementasi Mantap Badung, Komisi IV DPRD Badung turut menyoroti antrean panjang di sejumlah poliklinik RSUD Mangusada.

Graha meminta manajemen rumah sakit mempertimbangkan penambahan waktu pelayanan, termasuk membuka layanan pada akhir pekan. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurai kepadatan antrean pasien.

"Jadi harapan kami dengan adanya sosialisasi dan pemahaman di aparat pelayanan terbawah, aitu tidak terjadi lagi miskomunikasi," ucapnya.

Terkait antrean poliklinik, ia berharap manajemen dapat melakukan evaluasi sekaligus menyesuaikan kapasitas pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.

"Terhadap poliklinik yang daftar antreannya terlalu panjang, itu kami harapkan supaya pihak manajemen untuk merancang membuka pelayanan di hari Sabtu dan Minggu, bahkan untuk sore hari pun," harap Graha Wicaksana.