Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X menilai Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang tidak hanya mampu membaca peta dan menguasai teknologi, tetapi juga memahami manusia, sejarah, serta kebudayaan di balik setiap bidang tanah.

Pesan tersebut disampaikan Sri Sultan kepada para wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria STPN dalam momentum wisuda di Sleman, Sabtu (5/9/2026). Ia berharap ilmu pertanahan yang dimiliki para lulusan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan. Saudara perlu teguh menjalankan regulasi tetapi tetap arif membaca sejarah dan kebudayaan masyarakat,” pesan Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, saat wisuda Politeknik Agraria STPN, Sabtu (05/09/2026).

Menurut Sri Sultan, tanah bagi masyarakat Indonesia bukan sekadar hamparan fisik. Tanah merupakan bagian dari jati diri, jejak perjuangan, sekaligus fondasi pemerintahan.

Di atas tanah, masyarakat membangun rumah, memproduksi pangan, membentuk komunitas, serta menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Tanah juga dipandang sebagai Ibu Pertiwi yang mengandung kehidupan, memberikan penghidupan, dan menjaga keberlanjutan peradaban.

Karena itu, pengelolaan tanah dinilai tidak dapat dipisahkan dari nilai serta kebudayaan masyarakat yang hidup di dalamnya.

Dalam filosofi Jawa terdapat prinsip Hamemayu Hayuning Bawana, yakni upaya manusia menjaga keselamatan, ketenteraman, dan keindahan dunia. Prinsip tersebut mengajarkan bahwa setiap campur tangan manusia dalam pengelolaan tanah harus membawa kehidupan menuju kondisi yang lebih adil dan manusiawi.

Sri Sultan juga menyinggung beragam sistem pengelolaan dan pemaknaan tanah yang berkembang di berbagai daerah Indonesia.

Di Minangkabau, misalnya, terdapat prinsip Harta Pusaka Tinggi yang berkaitan dengan tanah ulayat kaum dan tanggung jawab lintas generasi.

Sementara di Bali, sistem subak memperlihatkan keterkaitan antara tanah, air, pertanian, dan spiritualitas melalui filosofi Tri Hita Karana. Filosofi tersebut menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.

Di sejumlah wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, sistem hak ulayat juga menunjukkan bahwa tanah dapat dipahami sebagai ruang hidup bersama yang melekat pada tanggung jawab sosial suatu marga atau kelompok adat.

“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” tutur Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Ilmu Pertanahan Harus Berpihak pada Kehidupan

Berbagai perspektif tersebut, kata Sri Sultan, menunjukkan bahwa ilmu pertanahan tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis. Di balik setiap bidang tanah terdapat manusia dan kehidupan yang harus diperhatikan.

Penguatan keamanan tenurial juga berkaitan erat dengan kesejahteraan manusia serta keberlanjutan lingkungan.

Kepastian hak atas tanah membutuhkan kelembagaan dan tata kelola yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Di sinilah ilmu pertanahan memperoleh kedudukan strategis. Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” ungkap Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Kepada para wisudawan dan wisudawati, Sri Sultan mengingatkan bahwa mereka nantinya akan berhadapan dengan berbagai dokumen pertanahan yang terlihat rutin.

Namun, di balik setiap berkas tersebut terdapat kehidupan manusia yang menaruh harapan kepada para insan pertanahan. Karena itu, ilmu dan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan perlu diwujudkan melalui pelayanan yang memberikan kepastian sekaligus mempertimbangkan keadilan dan kondisi sosial masyarakat.

Sri Sultan berpesan agar para lulusan membawa ilmu mereka ke tengah masyarakat dengan sikap rendah hati.

Setiap pengukuran diharapkan menjadi jalan menuju kepastian, setiap pemetaan menjadi jalan menuju keteraturan, dan setiap pelayanan pertanahan menjadi jalan menuju ketenteraman sosial.

“Dengan visi seperti itulah kita menaruh harapan besar kepada para wisudawan-wisudawati yang akan mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja,” pungkasnya.