Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, perlindungan lingkungan dinilai dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Koster saat memberikan sambutan pada Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 melalui paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi” di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9).

Koster mengatakan aksi iklim di Bali tidak hanya menjadi respons terhadap perubahan iklim, tetapi telah menjadi bagian integral dari pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Menurutnya, Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi landasan filosofis dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara niskala maupun sekala.

Dalam kerangka tersebut, aksi iklim Bali dibangun melalui keseimbangan antara Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan Bali.

Manusia Bali diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan. Alam Bali dijaga melalui perlindungan hutan, ekosistem pesisir, mangrove, padang lamun, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sementara Kebudayaan Bali menjadi fondasi nilai, tradisi, dan kearifan lokal dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Koster menyampaikan Bali saat ini telah memiliki sejumlah aset iklim nyata yang dapat menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi hijau.

Di sektor energi terbarukan, Bali telah memiliki sekitar 45 MWp PLTS terpasang, sebanyak 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta 302 unit SPKLU yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.

Pada sektor blue carbon, Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove. Sebanyak 88 persen di antaranya berada dalam kategori lebat. Selain itu, terdapat sekitar 1.307 hektare padang lamun.

Potensi tersebut dinilai dapat dikembangkan menjadi blue carbon credit dengan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bali juga memiliki potensi besar dalam karbon pertanian. Sekitar 52.909 hektare sawah telah menerapkan sistem pertanian organik atau sekitar 82 persen dari total sawah. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam pengembangan soil carbon dan biodiversity credits.

Di sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan, yang terdiri atas sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi.

Aset tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan fungsi ekosistem dalam menyerap karbon.

Menurut Koster, berbagai aset tersebut bukan sekadar angka atau potensi ekologis. Aset itu dapat dikembangkan menjadi aset ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat Bali.

Namun, pengembangannya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik, dan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai bankable, yakni Blue Carbon melalui pengembangan mangrove dan padang lamun, Solar Energy melalui pembangunan PLTS skala besar, serta Agricultural Carbon melalui pengembangan pertanian organik dan soil carbon.

Untuk PLTS skala besar, Bali membuka peluang pengembangan dengan target tahap pertama sekitar 300 MWp. Kapasitas tersebut selanjutnya dapat dikembangkan hingga 700–1.200 MWp.

Pengembangan PLTS diarahkan untuk mendukung transisi energi sekaligus menciptakan peluang renewable energy certificate dan carbon credit.

Koster menegaskan Bali membutuhkan kolaborasi dengan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Namun, kolaborasi tersebut harus tetap berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian, menjaga kepentingan masyarakat, serta memastikan manfaat ekonomi dari pengembangan karbon dapat kembali kepada Bali.

Aksi iklim Bali dengan demikian tidak berhenti pada upaya mengurangi emisi. Program tersebut juga diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi baru, memperkuat ketahanan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali ke depan harus tetap berpijak pada prinsip ekonomi hijau, keberlanjutan, dan keseimbangan antara manusia dengan alam.

“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian garis besar pesan Gubernur Koster.

Melalui pendekatan tersebut, Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi bukan hanya filosofi pembangunan, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun Bali yang hijau, mandiri, berkelanjutan, dan memiliki daya saing global.

Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang telah membangun fondasi kebijakan dan memiliki berbagai aset nyata untuk dikembangkan dalam ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati.

Menurut Rob, Bali memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Berbagai potensi seperti mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan, dan kawasan hutan dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat.

“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel. Kami melihat Bali bukan hanya memiliki potensi untuk menghasilkan carbon credit, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana carbon credit dan biodiversity credit dikembangkan dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rob.

Rob menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk memastikan potensi tersebut dapat diwujudkan menjadi proyek yang konkret, terukur, dan memiliki standar yang dapat diterima secara internasional.

“Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” tambahnya.