DPRD Bali kembali mempersoalkan rencana Pemerintah Provinsi Bali memasukkan pinjaman daerah sebesar Rp873,19 miliar dalam Perubahan APBD 2026. Fraksi Gerindra-PSI meminta pemerintah daerah membuka dasar perhitungan dan kebutuhan pinjaman tersebut secara lebih terukur.

Permintaan itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali Gede Harja Astawa saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 di Kantor DPRD Bali, Senin (14/9/2026).

Menurut Harja, rencana pinjaman tersebut perlu dilihat bersama dengan struktur pembiayaan dalam Perubahan APBD 2026. Dalam dokumen anggaran itu tercatat defisit sebesar Rp842,59 miliar serta pengeluaran pembiayaan Rp743,46 miliar.

Jika kedua komponen tersebut diperhitungkan, kebutuhan pembiayaan mencapai sekitar Rp1,58 triliun. Sementara sumber pembiayaan di antaranya berasal dari SiLPA sebesar Rp712,87 miliar dan rencana pinjaman daerah Rp873,19 miliar.

Fraksi Gerindra-PSI menilai persoalan utama bukan hanya nominal pinjaman, melainkan alasan pemerintah kembali mencantumkan skema tersebut dalam struktur APBD.

Harja menyebut pola penganggaran pinjaman daerah tercatat berulang hingga enam kali dalam Perubahan APBD sejak 2021 hingga 2026.

“Kalau memang sangat dibutuhkan, mengapa ketika tidak terealisasi program tetap berjalan? Kalau tidak terlalu dibutuhkan, mengapa setiap tahun kembali dimasukkan dalam struktur anggaran?” kata Harja Astawa dalam pandangan umum fraksi.

Karena itu, Fraksi Gerindra-PSI meminta Pemprov Bali memberikan penjelasan berdasarkan data, termasuk kebutuhan riil pinjaman dan program yang memang bergantung pada sumber pembiayaan tersebut.

Ada sedikitnya tujuh hal yang diminta untuk dibuka kepada DPRD. Di antaranya alasan pinjaman kembali masuk dalam struktur anggaran, kebutuhan sebenarnya, program yang membutuhkan pembiayaan, serta biaya bunga dan kewajiban lain yang akan muncul.

Kemampuan pemerintah daerah membayar pinjaman juga menjadi perhatian. Pemprov Bali diminta menjelaskan konsekuensi pembiayaan tersebut terhadap APBD pada tahun-tahun berikutnya serta manfaat yang secara konkret dapat dirasakan masyarakat.

“Dan kami meminta agar DPRD tidak hanya menerima jawaban normatif. Kami membutuhkan jawaban berbasis data,” tegas politikus Gerindra itu.

Selain rencana pinjaman, Fraksi Gerindra-PSI meminta transparansi mengenai realisasi pengeluaran pembiayaan daerah hingga 30 Juni 2026.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyertaan modal kepada PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda). Harja meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan nominal anggaran yang telah dikeluarkan, tetapi juga perkembangan penggunaan dana tersebut.

“Uang sudah keluar berapa, progres fisiknya berapa, progres keuangannya berapa, apa kendalanya, dan kapan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” kata Harja.

Menurut dia, informasi tersebut penting untuk mengetahui perkembangan proyek yang dibiayai melalui penyertaan modal daerah. Jika terdapat keterlambatan, pemerintah diminta menjelaskan penyebabnya secara terbuka. Hal serupa berlaku apabila terjadi perubahan rencana maupun peningkatan biaya pembangunan. Dasar perubahan tersebut dinilai perlu disampaikan kepada DPRD dan publik.

Fraksi Gerindra-PSI juga meminta Pemprov Bali menjelaskan potensi pendapatan daerah apabila proyek tersebut ditargetkan menghasilkan penerimaan. Pemerintah perlu menyampaikan target pendapatan dan waktu mulai direalisasikannya kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Harja menilai penyertaan modal harus memiliki indikator yang dapat diukur, mulai dari penggunaan anggaran, perkembangan proyek, kinerja investasi hingga manfaat ekonomi yang diterima masyarakat Bali.