Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Bali sejak Minggu, 11 Oktober 2026, telah mengganggu kehidupan masyarakat. Dalam hampir sepekan, sulitnya memperoleh Pertalite dan Pertamax dirasakan warga Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli. Warga kehilangan waktu, penghasilan, dan tenaga untuk mengantre.

Dampaknya merembet ke berbagai sektor. Sejumlah toko di Pasar Klungkung tutup, perjalanan travel dibatalkan, sementara pemerintah memberlakukan bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pembelajaran daring bagi siswa sekolah. Antrean di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dilaporkan mencapai lima kilometer. Warga bertahan di bawah terik matahari, bahkan menunggu hingga pagi demi mendapatkan bahan bakar.

Di balik antrean tersebut, petugas SPBU ikut menanggung beban berat. Pada Rabu malam, 14 Oktober, seorang operator perempuan menangis karena kelelahan melayani konsumen dalam operasional 24 jam diikuti dengan bentakan keras dari Gubernur Bali yang sedang melakukan sidak langsung antrean BBM di Denpasar. Dua hari kemudian, seorang petugas SPBU tumbang setelah lembur dua hari berturut-turut. Insiden warga pingsan juga terjadi di Blahbatuh, Gianyar, sehingga polisi dan pos kesehatan disiagakan.

Gangguan distribusi akibat kendala kapal bersandar serta kepanikan untuk membeli BBM yang meningkat lebih dari dua kali lipat disebut sebagai penyebab situasi memburuk. Gubernur Bali, meminta 92 SPBU di Denpasar dan Badung beroperasi selama 24 jam, masing-masing 54 dan 38 SPBU. Kebijakan ini ditujukan untuk memenuhi tingginya konsumsi sekaligus mengurai antrean.

Mulai tanggal 17 hingga 19 Oktober, Pertamina menerapkan pembatasan pembelian maksimal 20 liter untuk mobil dan tiga liter untuk motor, disertai sistem ganjil-genap nomor polisi.
 
Memahami kepanikan dan menumbuhkan ketenangan

Kelangkaan BBM yang melanda Bali sejak 11 Oktober 2026 memperlihatkan betapa eratnya hubungan antara kebutuhan sehari-hari dan kesehatan jiwa masyarakat. Ketika bahan bakar sulit diperoleh, yang terganggu bukan hanya perjalanan kendaraan, tetapi juga kemampuan bekerja, mengantar anak, mengakses pengobatan, dan memenuhi kebutuhan keluarga. 

Dalam perspektif psikiatri komunitas dan budaya, keadaan ini perlu dipahami sebagai tekanan sosial yang dapat menggoyahkan rasa aman, kendali atas kehidupan, serta kepercayaan terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Bagi pengemudi transportasi daring, pedagang kecil, atau pekerja harian, tangki kosong dapat berarti hilangnya pendapatan hari itu. Karena itu, kecemasan mereka memiliki dasar nyata. Kita perlu berhati-hati menyebut semua orang yang mengantre sebagai masyarakat yang panik. 

Antrean panjang dapat mencerminkan kebutuhan yang tertunda akibat pasokan terganggu. Membeli untuk kebutuhan wajar berbeda dengan membeli berlebihan karena takut kehabisan. Pembedaan ini penting agar masyarakat tidak dipersalahkan atas persoalan distribusi yang berada di luar kendalinya.

Munculnya persepsi kelangkaan, ketidakpastian, ancaman, dan dorongan memperoleh kembali kendali memegang peran terjadinya keadaan panik untuk membeli. Panic buying adalah perilaku membeli barang lebih banyak atau lebih cepat daripada kebutuhan biasanya karena takut barang tersebut akan sulit diperoleh. 

Dalam kelangkaan BBM, orang bisa merasa harus segera mengisi tangki meskipun persediaannya masih cukup, karena khawatir besok tidak mendapatkan bensin. Ketika seseorang tidak mengetahui kapan pasokan pulih, membeli lebih banyak dapat memberikan rasa aman sementara. Perilaku orang lain juga menjadi petunjuk dimana ketika melihat antrean panjang membuat seseorang berpikir bahwa ia harus segera membeli. 

Dalam situasi di Bali, mekanisme itu dapat membentuk lingkaran yang memperburuk keadaan. Kabar kelangkaan mendorong pembelian lebih cepat, permintaan meningkat, antrean memanjang dan kemudian antrean dianggap sebagai bukti bahwa keadaan semakin berbahaya. Foto dan video tanpa keterangan waktu dapat memperkuat kecemasan. Namun, penjelasan psikologis ini tidak boleh mengalihkan tanggung jawab pemulihan pasokan kepada konsumen. Perilaku masyarakat perlu dipahami bersama kenyataan distribusi, kebutuhan mobilitas, dan mutu informasi yang mereka terima.

Masyarakat perlu tetap tenang ketika mengantre. Ketenangan membantu seseorang mempertimbangkan pilihan, berkomunikasi, dan menghindari pertengkaran yang menambah kerugian. Akan tetapi, tenang tidak berarti harus diam terhadap pelayanan buruk. Warga tetap berhak bertanya, mengeluh, dan menuntut perbaikan. Yang perlu dijaga adalah cara menyampaikan keberatan agar tidak berubah menjadi penghinaan atau kekerasan terhadap sesama warga maupun operator SPBU yang tidak menentukan datangnya pasokan.

Ketenangan juga tidak dapat dibebankan semata-mata kepada kemampuan individu mengendalikan emosi. Pengelola perlu menyediakan informasi stok dan perkiraan pelayanan yang realistis, aturan antrean yang terlihat, serta penjelasan ketika terjadi perubahan. Warga akan lebih mudah menunggu apabila merasa diperlakukan adil dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Sebaliknya, ketidakjelasan, penyerobotan, dan perlakuan istimewa dapat merusak kepercayaan. Mengatakan harap bersabar tanpa memberikan kepastian tindakan hanya akan terdengar sebagai pengabaian.

Pada tingkat pribadi, warga dapat membatasi paparan kabar berulang, memeriksa sumber informasi sebelum berangkat, serta mengambil jeda ketika emosi meningkat. Berbicara dengan nada rendah dan mengingat bahwa petugas juga sedang tertekan dapat membantu mencegah konflik. Dalam konteks budaya Bali, nilai menyama braya dapat menjadi ajakan untuk saling menjaga. Nilai tersebut perlu diwujudkan melalui bantuan konkret, seperti berbagi informasi yang benar dan membantu warga rentan, tanpa menuntut semua orang menanggung kesulitan secara diam-diam.

Mengenali faktor risiko bagi warga dan petugas

Risiko pertama adalah bertumpuknya tekanan fisik dan psikologis. Menunggu lama di bawah panas, terlambat makan, kurang minum, dan kehilangan waktu istirahat dapat mengurangi kemampuan seseorang menghadapi frustrasi. Paparan panas juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan, termasuk kelelahan akibat panas dan pingsan. Karena itu, orang yang tumbang tidak boleh langsung dianggap mengalami serangan panik atau kurang kuat mental. Penyebab medis harus dinilai, terutama bila muncul kebingungan, penurunan kesadaran, atau keluhan berat lainnya.

Risiko kedua ialah ketimpangan kemampuan menghadapi krisis. Orang yang mempunyai tabungan, kendaraan alternatif, dan pekerjaan fleksibel memiliki pilihan lebih banyak. Sebaliknya, pekerja informal dapat kehilangan penghasilan setiap kali mengantre. Lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta orang dengan penyakit kronis mungkin kesulitan mengikuti antrean panjang atau berpindah SPBU. Kebijakan yang tampak sama bagi semua orang belum tentu menghasilkan beban yang setara. Kerentanan harus dinilai berdasarkan kebutuhan dan hambatan nyata, bukan sekadar kategori administratif.

Risiko ketiga menyangkut pekerja garis depan. Laporan mengenai petugas SPBU di Denpasar yang tumbang setelah lembur memperlihatkan perlunya perhatian terhadap keselamatan kerja. Layanan 24 jam harus berarti pergantian petugas yang memadai, bukan tuntutan agar orang yang sama terus bertahan. Ketersediaan tenaga tambahan, waktu istirahat, makanan, air minum, dan perlindungan dari perilaku agresif merupakan bagian dari keberlangsungan pelayanan. Tangisan pekerja seharusnya menjadi alasan untuk mendengarkan dan menilai bebannya.

Dalam keadaan seperti ini, sikap pemimpin memiliki arti psikologis yang besar. Respons keras terhadap orang yang sedang kelelahan berisiko menambah rasa tidak dihargai dan membuat pekerja enggan melaporkan keterbatasannya. Ketegasan tetap diperlukan, tetapi harus diarahkan pada pemecahan masalah, di mana distribusi terhambat, siapa yang harus memperbaikinya, dan sumber daya apa yang dibutuhkan. Kehadiran pemimpin idealnya memberikan perlindungan dan kejelasan tindakan. Martabat pekerja harus tetap dijaga, termasuk ketika pelayanan belum memenuhi harapan masyarakat.

Risiko keempat adalah tekanan yang terbawa ke rumah. Kehilangan penghasilan dan ketidakpastian pengeluaran dapat memicu pertengkaran pasangan, mengurangi kesabaran terhadap anak, serta mengganggu rutinitas keluarga. Bila pekerjaan dan pembelajaran dipindahkan ke rumah, keluarga juga memerlukan ruang, perangkat, dan pembagian tanggung jawab yang memungkinkan. Kita perlu mewaspadai meningkatnya konflik tanpa menganggap kekerasan sebagai akibat yang pasti terjadi. Tekanan ekonomi merupakan keadaan yang perlu ditangani dan tekanan tersebut tidak membenarkan tindakan menyakiti anggota keluarga.

Risiko kelima adalah memburuknya kesehatan jiwa pada orang yang sebelumnya telah memiliki kerentanan. Gangguan transportasi dapat menghambat kontrol dan akses obat. WHO menekankan pentingnya kesinambungan perawatan serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi orang dengan kondisi kesehatan jiwa berat selama keadaan darurat. 

Namun, kecemasan, marah, atau menangis dalam situasi sulit tidak otomatis berarti gangguan jiwa. Penilaian perlu mempertimbangkan beratnya gejala, lamanya berlangsung, keselamatan, dan gangguan fungsi sehari-hari.

Risiko sosial lainnya adalah hilangnya kepercayaan. Ketika pengalaman warga berbeda dengan pernyataan resmi, rumor mudah mengisi kekosongan penjelasan. Masyarakat dapat mencari pihak untuk disalahkan, sementara pekerja lapangan menjadi sasaran yang paling mudah dijangkau. 

Dalam keadaan demikian, komunikasi yang merendahkan atau menyalahkan kelompok tertentu justru memperbesar jarak. Kepercayaan perlu dipulihkan melalui informasi yang dapat diperiksa, pengakuan terhadap kesulitan warga, dan perbaikan yang terlihat.

Sementara itu tenaga medis dan tenaga kesehatan menanggung beban ganda dalam kelangkaan BBM. Mereka menghadapi kesulitan mobilitas sebagaimana warga lainnya, sementara kewajiban pelayanan tetap harus berjalan. 

Pemerintah dan fasilitas kesehatan perlu menjamin keberlangsungan transportasi petugas, melindungi waktu istirahat, serta memastikan kesiapan ambulans dan layanan rujukan. Menjaga kesehatan jiwa tenaga kesehatan memerlukan dukungan nyata agar mereka dapat bekerja dengan aman, tanpa harus mempertaruhkan kebutuhan dasar dan keselamatan dirinya.

Apabila kelangkaan berlangsung lebih lama, pemerintah dan penyedia BBM perlu menyiapkan respons yang menggabungkan distribusi, perlindungan sosial, dan dukungan kesehatan jiwa. Rencana harus menjelaskan kebutuhan prioritas, penanggung jawab, jalur pengaduan, serta ukuran keberhasilan. 

Ambulans, pelayanan kesehatan, distribusi pangan, dan kebutuhan mendesak masyarakat perlu memperoleh pengaturan yang transparan. Perlindungan kesehatan jiwa dimulai dari berkurangnya ancaman terhadap kehidupan sehari-hari dimana warga mengetahui bahwa kebutuhan pentingnya tetap dapat dipenuhi.

Komunikasi publik perlu dilakukan pada waktu yang tetap dengan penjelasan yang mudah dipahami. Informasi sebaiknya membedakan stok di terminal, BBM yang sedang dikirim, dan pasokan yang sudah dapat dibeli di SPBU. Ketiganya mempunyai arti berbeda bagi warga yang akan mengantre. Apabila perkiraan pengiriman berubah, perubahan itu harus dijelaskan. 

Pengakuan bahwa masih ada ketidakpastian, disertai langkah penanganannya, lebih membantu daripada janji pemulihan yang tidak memiliki dasar operasional yang jelas.

Pembatasan pembelian dan pengaturan ganjil-genap harus dievaluasi berdasarkan dampak nyata. Pemberitaan menyebut penerapan ganjil-genap untuk Pertalite pada 17–19 Oktober 2026, dengan batas pembelian 20 liter bagi mobil dan tiga liter bagi sepeda motor. 

Evaluasi perlu melihat apakah antrean berkurang, kebutuhan mendesak terlayani, dan warga harus kembali terlalu sering. Mekanisme pengecualian yang diperlukan harus diumumkan agar tidak menimbulkan kesan adanya keistimewaan tersembunyi. Aturan yang jelas perlu disertai kemampuan pelaksanaan yang konsisten.

Pada tingkat komunitas, perlu pelibatan banjar, desa adat, desa dinas, puskesmas, dan kelompok relawan untuk memetakan kebutuhan warga. Bentuk bantuannya dapat berupa koordinasi perjalanan bersama, pengantaran kebutuhan pokok, serta dukungan transportasi untuk pengobatan. Pendataan harus menjaga kerahasiaan dan melibatkan penduduk pendatang maupun mereka yang kurang terhubung dengan organisasi setempat. Solidaritas budaya akan bermakna apabila menjangkau orang yang paling sulit meminta pertolongan.

Dukungan psikososial dapat dimulai dari mendengarkan keluhan tanpa menghakimi, membantu kebutuhan praktis, dan menghubungkan warga dengan layanan. Petugas komunitas tidak perlu memaksakan orang menceritakan pengalaman atau memberikan diagnosis. Puskesmas perlu menyiapkan jalur penilaian bagi warga yang mengalami gangguan tidur berat, kecemasan yang melumpuhkan, atau kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari. 

Keluarga juga perlu menyusun rencana sederhana seperti menentukan perjalanan penting, menghitung kebutuhan transportasi secara wajar, membagi tugas, dan menjaga rutinitas anak. Persiapan tidak harus berupa menambah persediaan sebanyak-banyaknya. Yang lebih berguna adalah mengetahui pilihan ketika rencana utama terganggu, siapa yang dapat membantu, dan bagaimana memperoleh informasi terpercaya. Pemberi kerja serta sekolah perlu memberikan kelonggaran yang realistis agar kesulitan mendapatkan BBM tidak otomatis berubah menjadi hukuman bagi pekerja atau peserta didik.

Keberhasilan penanganan krisis ini juga harus dinilai dari keadaan manusia yang menjalaninya. Apakah warga kembali merasa aman? Apakah petugas memperoleh istirahat? Apakah kelompok rentan tetap terlayani? Bali membutuhkan pasokan, kepemimpinan yang mendengarkan, dan kebijakan yang menjaga martabat. Kesabaran masyarakat adalah kekuatan sosial yang berharga untuk itu tanggung jawab penyelenggara layanan adalah memastikan kekuatan itu tidak terus-menerus diuji tanpa kepastian. (Oleh: Prof Dr dr Cokorda Bagus Jaya Lesmana, SpKJ(K), MARS)