Pasien yang membutuhkan operasi terjadwal di RSUD Kabupaten Buleleng harus menunggu hingga satu atau dua bulan untuk mendapatkan jadwal tindakan. 

Keterbatasan kapasitas Instalasi Bedah Sentral (IBS) menjadi salah satu persoalan yang mendorong pemerintah daerah merencanakan pembangunan dua gedung baru dengan anggaran sementara sekitar Rp200 miliar.

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengatakan, pembangunan dua gedung tersebut direncanakan mulai berjalan pada awal 2027. Saat ini, proyek masih memasuki tahap pelelangan manajemen konstruksi (MK), yang akan dilanjutkan dengan penyusunan master plan sebelum proses lelang pekerjaan fisik.

“Dari progres sekarang, dari segi perencanaannya kita putuskan bulan ini, manajemen konstruksinya. Nanti setelah manajemen konstruksi baru membuat perencanaan master plan-nya, mungkin di Desember selesai. Baru kita mengadakan lelang,” ujar Sutjidra, Senin (19/10).

Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran pembangunan sementara diperkirakan mencapai Rp200 miliar. Namun, nilai tersebut masih dapat berubah setelah perencanaan terperinci selesai, termasuk dengan mempertimbangkan perkembangan harga material.

“Sekarang kita belum tahu detail, secara gelondongan itu di sekitar Rp200 miliar, kemungkinan bisa berkurang. Tergantung fluktuasi harga-harga terkini,” katanya.

Dua gedung baru itu dirancang untuk memperkuat sejumlah layanan kesehatan di RSUD Buleleng. Gedung pertama diperuntukkan bagi pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK), yakni layanan kegawatdaruratan ibu dan bayi. Sementara gedung kedua akan menampung Instalasi Bedah Sentral (IBS) dan stroke center.

Kedua gedung direncanakan memiliki hingga empat lantai untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan rumah sakit yang memiliki kontur bertingkat. Pengembangan tersebut juga mencakup fasilitas neonatal intensive care unit (NICU) untuk perawatan intensif bayi baru lahir.

Rencana fasilitas itu mencakup 20 tempat tidur NICU dan 24 tempat tidur untuk pelayanan perawatan lainnya sesuai standar kementerian. Penambahan kapasitas diharapkan dapat memperkuat pelayanan pasien sekaligus mengurangi beban fasilitas yang tersedia saat ini.

Sutjidra mengakui, keterbatasan IBS menjadi persoalan yang perlu segera ditangani karena banyaknya pasien yang membutuhkan tindakan operasi.

“Yang sekarang ini yang masalahkan memang IBS, banyak antrean dari masyarakat, sebulan atau dua bulan baru dapat jadwal untuk operasi yang terjadwal. Ini yang dari dulu yang menjadi masalah di RSUD karena IBS yang sekarang ada itu sudah tidak memadai lagi,” ungkapnya.

Dari sisi sumber daya manusia, Sutjidra menyebut tenaga medis untuk layanan yang direncanakan masih tercukupi. Meski demikian, kesiapan tenaga kesehatan dan kelengkapan fasilitas tetap menjadi perhatian agar penambahan gedung diikuti peningkatan kapasitas pelayanan.

Ia juga memastikan manajemen rumah sakit telah merelokasi sejumlah layanan ke lokasi sementara selama proses pembangunan. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan selama pekerjaan konstruksi berlangsung.

DPRD Buleleng Dukung Anggaran Multiyears

Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan dua gedung baru RSUD Buleleng. DPRD menyetujui anggaran sekitar Rp200 miliar melalui skema tahun jamak atau multiyears, mengingat durasi pembangunan diperkirakan mencapai 12 bulan atau lebih.

Menurut Arya, perencanaan harus dilakukan secara matang agar pembangunan sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit. Pembiayaan lintas tahun juga memerlukan dasar hukum melalui peraturan daerah (perda).

“Kita sudah memikirkan skema pembayaran, sudah menanyakan dengan BKD, semua aman. Oleh karena itu, sesuai dengan janji Bupati bahwa masalah kesehatan inilah prioritas utama, termasuk juga pendidikan,” ujarnya.

Meski mendukung pembangunan fisik, Arya mengingatkan agar pemerintah daerah mempersiapkan alat kesehatan dan tenaga medis sebelum gedung baru mulai beroperasi. Menurutnya, fasilitas yang selesai dibangun harus didukung peralatan yang memadai agar bisa langsung dimanfaatkan untuk pelayanan pasien.

“Ketika rampung di 2028, tidak lagi bangunan berdiri tapi alkes tidak ada. Apalagi nakes, kan begitu. Oleh karena itu, kesiapan pemerintah Kabupaten Buleleng nantinya bagaimana menyetting anggaran,” katanya.

Arya menjelaskan, anggaran sekitar Rp200 miliar tersebut berfokus pada pembangunan gedung dan fasilitas kamar operasi. Sementara itu, seluruh kebutuhan alat kesehatan belum tercakup dalam anggaran tersebut.

Untuk mendukung pengadaan peralatan medis, Sutjidra disebut telah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh bantuan anggaran hampir Rp50 miliar. Namun, DPRD meminta pemerintah daerah menyiapkan alternatif pembiayaan apabila dukungan tersebut tidak terealisasi.

“Tapi andaikan memang kan situasi pemerintah pusat juga kita tahu kan, andai kata tidak, pasti ada terobosan-terobosan mungkin infrastruktur atau memang alokasi anggaran-anggaran yang berbeda kita pangkas untuk kepentingan itu,” ujar Arya.