Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan rencana pendapatan daerah lebih dari Rp11 triliun dan belanja daerah lebih dari Rp13 triliun. Infrastruktur menjadi salah satu fokus utama dengan alokasi sebesar 54,14 persen dari total belanja daerah.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Kamis (29/10/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, serta tenaga ahli DPRD Badung.

Selain Raperda APBD 2027, Bupati Adi Arnawa juga menyampaikan penjelasan tiga rancangan peraturan daerah lainnya. Ketiganya meliputi Raperda Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Raperda Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, serta Raperda Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dalam pemaparannya, Adi Arnawa menegaskan bahwa penyusunan Raperda APBD 2027 mengedepankan prinsip kehati-hatian, fokus pada program prioritas, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan daerah dirancang lebih dari Rp11 triliun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp10 triliun dan pendapatan transfer lebih dari Rp729 miliar. Sementara itu, belanja daerah dirancang lebih dari Rp13 triliun, mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Infrastruktur Badung Dialokasikan 54,14 Persen

Dalam rancangan anggaran tersebut, Pemkab Badung memprioritaskan sejumlah sektor pembangunan. Alokasi untuk infrastruktur strategis mencapai 54,14 persen, sedangkan sektor pendidikan memperoleh anggaran sebesar 20,05 persen dari total belanja daerah.

Prioritas lainnya mencakup pelestarian adat dan budaya, peningkatan pelayanan kesehatan, serta optimalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemkab Badung juga merancang kebijakan bantuan dana saat hari raya keagamaan bagi kepala keluarga dengan penghasilan di bawah Rp5 juta. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Penyertaan Modal Rp300 Miliar untuk Air Bersih dan UMKM

Dalam Raperda penyertaan modal daerah, Pemkab Badung mengusulkan tambahan modal sebesar Rp150 miliar kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama secara bertahap pada 2027–2029. Penyertaan modal tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan air bersih.

Selain itu, pemerintah daerah mengusulkan penyertaan modal sebesar Rp150 miliar kepada PT Jamkrida Bali Mandara. Tambahan modal ini ditujukan untuk memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Badung.

Dengan demikian, total penyertaan modal yang diusulkan untuk kedua badan usaha tersebut mencapai Rp300 miliar.

Sementara itu, pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diusulkan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan ketentuan yang lebih baru, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penyesuaian ini diharapkan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Adi Arnawa Optimistis PAD Badung Terus Meningkat

Bupati Adi Arnawa mengapresiasi kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan rancangan kebijakan tersebut. Ia berharap kolaborasi eksekutif dan legislatif terus diperkuat untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan.

"Semoga kolaborasi dan kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin dan ditingkatkan sehingga program kerja pembangunan daerah dapat bersama kita laksanakan untuk menjawab atas berbagai tantangan dan dinamika perekonomian global yang semakin kompleks, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, fokus pada program prioritas, serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Ditemui seusai rapat paripurna, Adi Arnawa juga menyampaikan optimisme terhadap dampak pembangunan infrastruktur bagi perekonomian dan peningkatan PAD Kabupaten Badung.

"Astungkara kalau ini melihat perkembangan kebijakan kami ini dengan mendorong infrastruktur ini yang merupakan sebagai satu gateway daripada perekonomian kita di Badung ini, saya kira saya sangat optimis sekali. Saya sangat optimis sekali pendapatan PAD Badung akan semakin tahun akan semakin meningkat, semakin banyak kita akan buat program dan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat Badung," ujar Adi Arnawa.