Mendagri Tito Siapkan Insentif Rp1 Triliun untuk Daerah Paling Dukung MBG

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Mendagri Tito Siapkan Insentif Rp1 Triliun untuk Daerah Paling Dukung MBG

Kamis, 29 Oktober 2026, 23:10 WITA Follow

bbn/dok beritabali.com/Mendagri Tito Siapkan Insentif Rp1 Triliun untuk Daerah Paling Dukung MBG.

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Pemerintah pusat menyiapkan insentif fiskal senilai Rp1 triliun untuk mendorong pemerintah daerah menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut penghargaan akan diberikan kepada daerah yang dinilai kreatif dan aktif mendukung pelaksanaan program tersebut.

"Tahun ini ada insentif fiskal yang kita pertandingkan, sebanyak Rp 1 triliun, dalam 3 gelombang 6 region," kata Tito, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, dikutip dikutip dari Detik20, Kamis (29/10/2026).

Tito mengatakan skema kompetisi untuk mendapatkan insentif fiskal tersebut akan kembali dilaksanakan pada tahun depan. Penilaian salah satunya menyasar kepala daerah yang dinilai mampu menunjukkan dukungan dan kreativitas dalam menyukseskan program MBG.

"Nah tahun depan kita akan juga pertandingkan. Salah satunya adalah kepala daerah yang paling mendukung program MBG atau kreatif dan lain-lain menyukseskan program makanan bergizi gratis ini, tentu akan diberikan penghargaan," ujar Tito.

Menurut Tito, anggaran untuk insentif tersebut telah dibahas bersama Menteri Keuangan. Daerah yang meraih peringkat pertama akan memperoleh penghargaan sebesar Rp3 miliar, disusul peringkat kedua Rp2 miliar dan peringkat ketiga Rp1 miliar.

"Itu Rp 3 miliar, nomor satu. Nomer dua, Rp 2 miliar. Nomor tiga, Rp 1 miliar. Kemarin saya rapat dengan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan commit sudah untuk menyiapkan anggaran-anggaran tersebut," ujar Tito.

Pemda Diminta Bentuk Satgas MBG

Selain menyiapkan insentif, Kemendagri mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program MBG melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG.

Tito memberikan tenggat waktu satu minggu kepada pemerintah daerah untuk membentuk satgas tersebut. Pemda yang tidak memenuhi batas waktu itu akan mendapatkan surat teguran dari Kemendagri. Hingga pernyataan tersebut disampaikan, Satgas MBG disebut telah terbentuk di 230 daerah.

Penguatan pengawasan juga dilakukan melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Daerah.

Surat edaran tersebut bertujuan memperkuat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta mengawasi penyelenggaraan program MBG sesuai kewenangannya.

Melalui ketentuan itu, Satgas MBG di daerah diarahkan berkoordinasi dengan unsur Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melaksanakan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG. Pemeriksaan mengacu pada petunjuk teknis dan ketentuan yang ditetapkan BGN.

Aspek yang dinilai meliputi 14 indikator kelayakan operasional SPPG, kualitas dan kesesuaian menu makanan, serta evaluasi ketepatan sasaran penerima manfaat. (sumber: cnbcindonesia.com)