De Gadjah Sebut Ada Misinformasi, Pengkritik MBG Bukan Bendesa Tapi Staf Ahli DPR RI dari PDIP asal Peminge

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

De Gadjah Sebut Ada Misinformasi, Pengkritik MBG Bukan Bendesa Tapi Staf Ahli DPR RI dari PDIP asal Peminge

Rabu, 11 Maret 2026, 00:13 WITA Follow

bbn/dok beritabali/De Gadjah Sebut Ada Misinformasi, Pengkritik MBG Bukan Bendesa Tapi Staf Ahli DPR RI dari PDIP asal Peminge.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya mengklarifikasi terkait misinformasi pemberitaan yang menyebut Bendesa Adat Peminge mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui ilustrasi bertuliskan “Maling Berkedok Gizi” yang beredar di media sosial.

Namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, kritik tersebut diketahui bukan berasal dari Bendesa Adat Peminge, melainkan dari oknum staf ahli DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yakni I Wayan Repiyasa yang berasal dari Desa Peminge, Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Pria yang akrab disapa De Gadjah itu juga menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan penyebutan jabatan dalam informasi yang beredar sebelumnya. Ia menegaskan tidak ada maksud atau kepentingan tertentu dalam penyampaian klarifikasi tersebut.

Meski demikian, De Gadjah menilai setiap pihak diperbolehkan menyampaikan kritik terhadap program pemerintah selama tetap memperhatikan etika jabatan serta disampaikan secara konstruktif.

"Meski boleh mengkritik, oknum staf ahli DPR RI perlu memperhatikan beberapa hal," tegas De Gadjah.

Ia menekankan bahwa kritik yang disampaikan seharusnya tidak mengandung unsur fitnah maupun hoaks, serta memiliki tujuan untuk memperbaiki pelaksanaan program pemerintah. "Kritik tidak mengandung fitnah atau hoaks," ujarnya.Selain itu, ia juga mempertanyakan relevansi kritik tersebut dengan posisi yang bersangkutan sebagai staf ahli DPR RI dari PDIP.

"Apa relevansinya kritik dengan jabatannya sebagai staf ahli DPR RI," tanya De Gadjah.

Lebih lanjut, De Gadjah juga menyoroti kemungkinan adanya gerakan yang berupaya memperkeruh situasi melalui penyebaran konten di media sosial.

"Ini artinya ada gerakan serempak yang memperkeruh situasi karena saat itu kami melihat juga di medsos," ujarnya.