DPRD Badung Bahas LKPJ Bupati 2025, Soroti Realisasi Program

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

DPRD Badung Bahas LKPJ Bupati 2025, Soroti Realisasi Program

Selasa, 31 Maret 2026, 20:31 WITA Follow

beritabali/ist/DPRD Badung Bahas LKPJ Bupati 2025, Soroti Realisasi Program.

BERITABALI.COM, BADUNG.

DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna masa persidangan kedua tahun sidang 2025–2026 dengan agenda penyampaian pidato pengantar Bupati Badung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2025.

Rapat berlangsung di ruang sidang utama Gosana Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Selasa (31/3/2026), dan menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanah konstitusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 19 Ayat 1.

"Dari situ kan sudah kita diberikan dokumennya dari Dewan. Jadi, hari ini, Selasa (31/3/2026) baru diberikan sebagaimana laporan pertanggungjawaban tersebut, tentu kami akan bahas di dewan secara seksama nantinya," jelasnya di sela rapat paripurna.

Ia menegaskan, DPRD akan melakukan pembahasan mendalam terhadap laporan tersebut sebelum memberikan rekomendasi resmi. Evaluasi akan difokuskan pada pelaksanaan program serta penggunaan anggaran selama tahun 2025.

"Jadi setelah itu, tentu akan ada produk kami yang berupa rekomendasi. Jadi, selama satu tahun anggaran 2025 mana yang perlu kita evaluasi sesuai juga dengan amanah peraturan pemerintah yang dimaksud, adalah tentu kita harus memprioritaskan yang disebut dengan biaya mandatori tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, DPRD Badung juga mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dalam pembangunan, termasuk penanganan kemacetan yang menjadi salah satu perhatian utama masyarakat.

"Nah, ini kita akan betul-betul atensi hal tersebut, karena dari sisi anggaran kan sudah kita lakukan di tahun 2025.Sekarang kan tinggal realisasinya sampai di mana. Astungkara mudah-mudahan 2026 ini sudah ada progres realisasi yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat Badung," pungkas Anom Gumanti.

Rapat paripurna ini menjadi langkah awal dalam proses pengawasan DPRD terhadap kinerja eksekutif, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat di Kabupaten Badung.