Gubernur Mau Revisi SK, AMB Usulkan FGD Imparsial

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Gubernur Mau Revisi SK, AMB Usulkan FGD Imparsial

Denpasar

Selasa, 6 Agustus 2013, 04:54 WITA Follow

google/ilustrasi

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Aliansi Masyarakat Bali (AMB) usulkan diadakan FGD (Focus Group Discussion) yang bersifat imparsial, guna menghasilkan rekomendasi yang jernih atas persoalan reklamasi Teluk Benoa,yang sudah terlanjur ada Keputusan Gubernur dan Rekomendasi Ketua DPRD Bali.

Narasumber yang ditampilkan dalam FGD ini mesti multi aspek,yakni berupa aspek hukum, sosial budaya dan agama, lingkungan hidup, geologi, hidrologi, dan lain-lain. Usulan ini menanggapi pernyataan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika yang mewacanakan suatu diskusi ahli guna mencari masukan untuk merevisi Keputusan tentang reklamasi Teluk Benoa yang telah dikeluarkannya.

"Boleh-boleh saja Gubernur menyatakan tidak mencabut Keputusan, katanya hanya mau merevisi. Tapi, dengan menyatakan siap menerima masukan dan mau merevisi, itu satu langkah maju untuk menuju yang maksimal, yakni pencabutan total. Walaupun kami menolak reklamasi, kalau bisa digelar suatu FGD yang imparsial, melibatkan orang-orang kompeten dan punya integritas yang baik, Keputusan Gubernur itu kemungkinan sulit dipertahankan. Tapi, kalau narasumbernya orang-orang yang bisa dipesan, kajian macam apapun hasilnya akan sesuai pesanan,"kata Putu Wirata Dwikora, Sekretaris AMB (Aliansi Masyarakat Bali), yang terdiri dari eksponen agama, adat, akademisi, ormas, pariwisata, LSM, dan mahasiswa.

FGD itu merupakan proses untuk memberi ruang bagi yang pro dan kontra, agar mendengarkan masukan dari pakar dalam bidang yang terkait dengan isu reklamasi, guna menimbang-nimbang dalam hatinya, apakah benar reklamasi Teluk Benoa memberi lebih banyak manfaat atau sebalikhya lebih merusak. Sebelum ada yang kontra, versi pemerintah pastilah menyatakan reklamasi itu bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat,menambah luasan tanah,membuka lapangan kerja, dan seterusnya. Tapi, versi pemerintah kurang mengutarakan dampaknya terhadap lingkungan, posisi keputusan gubernur dan kewenangan gubernur terhadap regulasi yang ada, dan sebagainya.

Presentasi yang sifatnya searah,baik dari pihak yang pro ataupun kontra reklamasi, sulit mencapai titik temu. Tapi,kalau rekomendasi dicetuskan dari sebuah FGD dengan narasumber yang kredibel, mestinya hasil dan rekomendasinya akan sangat baik.

"Kalau setelah argumen-argumen dibeberkan semuanya, gubernur berkeputusan untuk mencabut Keputusan tentang reklamasi itu, kan itu bagian paling ekstrem dari revisi?,"katanya. (ctg)