Kewenangan Galian C di Tangan Pemerintah Provinsi

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Kewenangan Galian C di Tangan Pemerintah Provinsi

Selasa, 11 April 2017, 15:00 WITA Follow

ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Kewenangan pengelolaan Galian C dari kabupaten/kota ke provinsi resmi diterapkan sejalan dengan diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan pengalihan kewenangan tersebut, hal yang mendesak harus dilakukan adalah sinkronisasi peraturan antara kabupaten/kota dengan Raperda yang akan disusun sehingga kegiatan galian C akan memiliki payung hukum yang jelas serta tidak terjadi tumpang tindih peraturan.

[pilihan-redaksi]

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menggelar rapat kerja dengan DPRD Provinsi Bali terkait penyusunan Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Bali, Senin ( 10/4).

"Terkait galian C, harus ada sinkronisasi aturan, harus ada payung hukum yang jelas yang mengatur hal itu. Jangan sampai aturan di kabupaten / kota tumpang tindih dengan peraturan di atasnya . Untuk itu kita harus kaji dengan benar, terutama dari aspek hukumnya serta kaji pula aspek aspek lainnya. Dengan payung hukum yang jelas maka penambangan liar dapat dicegah," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Bali Sugawa Kory menyampaikan bahwa penyusunan Raperda galian C perlu mendapat kajian lebih dalam lagi dengan OPD terkait baik dari aspek hukum maupun aspek lainnya sebelum Raperda tersebut ditetapkan menjadi Perda. [rls/wrt]