LKPJ 2025, DPRD Rekomendasi agar Perbaikan Jalan Kabupaten Gianyar Harus Tuntas 2027

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

LKPJ 2025, DPRD Rekomendasi agar Perbaikan Jalan Kabupaten Gianyar Harus Tuntas 2027

Senin, 30 Maret 2026, 19:07 WITA Follow

bbn/dok Humas Pemkab Gianyar/LKPJ 2025, DPRD Rekomendasi agar Perbaikan Jalan Kabupaten Gianyar Harus Tuntas 2027.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, GIANYAR.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar memberikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Gianyar, Senin (30/3).

Wakil Ketua DPRD Gianyar, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan masukan konstruktif guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara umum, DPRD menilai berbagai program yang dijalankan Pemkab Gianyar telah berjalan baik. Namun, sejumlah catatan penting tetap disampaikan agar capaian pembangunan dapat lebih optimal.

Salah satu sorotan utama DPRD adalah percepatan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten yang ditargetkan tuntas pada tahun 2027. Selain itu, pembangunan jaringan irigasi dan jalan usaha tani juga dinilai penting untuk mendukung sektor pertanian.

“Kejar target perbaikan seluruh jalan kabupaten hingga tahun 2027, bangun jaringan irigasi dan jalan usaha tani untuk mendukung Perda Perlindungan Petani, serta dalam hal perindustrian dan perhubungan segera selesaikan kemacetan Ubud dengan traffic light, rekayasa lalu lintas, dan pembangunan central parking,” tegas Tjok Asmara.

Di sektor pendidikan, DPRD merekomendasikan pendataan ulang guru non-ASN agar dapat diakomodasi dalam sistem dapodik dan memperoleh gaji melalui dana BOS.

Sementara di bidang kesehatan, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengatasi persoalan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak aktif.

DPRD juga menyoroti keluhan masyarakat terkait perizinan usaha melalui sistem OSS yang dinilai masih menyulitkan. Untuk itu, peningkatan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP menjadi perhatian.

“Kami menerima banyak keluhan masyarakat dan investor mengenai sulitnya pengurusan izin melalui sistem OSS. Untuk itu, kami merekomendasikan Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk meningkatkan kinerja, didukung tenaga ahli atau konsultan yang dapat membantu pelaku usaha. Hal ini penting agar tidak ada lagi perusahaan di Gianyar yang beroperasi tanpa izin,” tegasnya.

Meski demikian, DPRD tetap mengapresiasi capaian indikator makro pembangunan daerah, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 80,23 menjadi 80,96 serta pertumbuhan ekonomi dari 5,47 persen menjadi 5,89 persen.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menyatakan bahwa masukan dari DPRD merupakan bagian penting dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Adanya check and balance dari DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi sarana yang efektif, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Selain itu, dengan adanya pengawasan yang berimbang dan objektif dari DPRD, akan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Bupati Mahayastra.

Ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sebagai upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan ke depan.

“Kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Gianyar, kami mengajak agar kerjasama dan koordinasi harmonis yang telah terjalin, dapat terus terpelihara dan kita tingkatkan. Kami akan selalu membuka diri untuk saling bertukar pikiran dalam membahas dan mengatasi permasalahan yang muncul,” pungkasnya.