MUI Imbau Umat Tak Demo 25 November

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

MUI Imbau Umat Tak Demo 25 November

Jumat, 18 November 2016, 11:56 WITA Follow

Ketua MUI NTT Abdul Kadir Makarim. [source: istimewa]

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Beritabali.com - Kupang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Timur mengimbau umat Islam di provinsi berbasis kepulauan itu untuk tidak terlibat langsung dalam rencana demonstrasi 25 November yang dilakukan oleh Umat Muslim di Indonesia.

"Janganlah ikut-ikutan aksi di Jakarta pada Jumat depan, apalagi berdemo dan mengatasnamakan MUI NTT," kata Ketua MUI NTT Abdul Kadir Makarim saat ditemui di Kupang, Jumat (18/11).

Menurutnya keberagaman dan toleransi antarumat beragama yang ada di NTT jangan sampai tercoreng jika ada warga NTT yang mengikuti aksi tersebut kemudian membawa nama NTT.

Ia meminta agar umat muslim di NTT jangan sampai membawa-bawa agama dalam urusan perpolitikan, sebab hal tersebut akan merusak tatanan hidup umat beragama di NTT ini.

"Biarkan saja kalau demonstrasi di Jakarta, kita di NTT jangan sampai terpengaruh. Umat Mulim di NTT diminta untuk selalu tenang menyikapi berbagai kasus yang terjadi di Jakarta," ujarnya.

Ia juga meminta agar tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu miring yang diberitakan di media-media sosial dan memberikan tanggapan yang yang menyudutkan agama lain.

"Mari kita jaga bersama kerukunan umat bergama di daerah ini, sebab selama ini toleransi yang dibangun di NTT ini sudah berjalan dengan baik, bahkan kita sempat mendapatkan penghargaan soal kerukunan umat beragama," tambahnya.

Disamping itu Abdul Kadir juga meminta agar, jika ada melihat hal-hal yang bisa berdampak pada kerukunan antarumat beragama dan persaudaraan di NTT, maka harus dilaporkan kepada pihak berwajib agar bisa ditangani.

Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta beberapa waktu lalu berharap tidak ada demonstrasi lagi setelah polisi menjalankan tugasnya dalam memproses hukum laporan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. [idc/wrt]