Presiden Peru Tolak Mundur Saat Demo Memanas, Minta Pemilu Dipercepat

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Presiden Peru Tolak Mundur Saat Demo Memanas, Minta Pemilu Dipercepat

Minggu, 18 Desember 2022, 08:20 WITA Follow

beritabali.com/cnnindonesia.com/Presiden Peru Tolak Mundur Saat Demo Memanas, Minta Pemilu Dipercepat

BERITABALI.COM, DUNIA.

Presiden Peru, Dina Boluarte, menolak mundur dari jabatannya di tengah gelombang demonstrasi yang tak kunjung berhenti. Namun, ia meminta parlemen mempercepat pemilihan umum.

"Apa yang bisa diselesaikan dengan pengunduran diri saya? Kami akan terus di sini sampai Kongres memutuskan untuk mempercepat pemilu," ujar Boluarte, Sabtu, seperti dikutip AFP.

Sehari sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Peru, Jose Williams, mengatakan bahwa masalah percepatan pemilu mungkin akan dibahas dalam sesi selanjutnya di Kongres.

Awalnya, Peru seharusnya menggelar pemilu pada 2026. Guna meredam amarah demonstran,Boluarte sempat mengajukan percepatan pemilu menjadi 2024.

Meski demikian, para pengunjuk rasa mendesak pemilu digelar sesegera mungkin. Boluarte pun kembali mengajukan usulan untuk mempercepat pemilu menjadi Desember 2023.

Tak puas, warga tetap turun ke jalan, menuntut pemilu lebih cepat agar mereka dapat memilih pemimpin yang benar-benar diinginkan rakyat. Peru masih terus didera demonstrasi sejak pekan lalu, ketika mantan presiden Pedro Castillo berupaya membubarkan parlemen dan memerintah berdasarkan dekrit.

Parlemen Peru lantas memakzulkan Castillo. Aparat pun langsung menahan Castillo ketika sang mantan presiden dalam perjalanan menuju kedutaan besar Meksiko untuk mencari suaka.

Kerusuhan kian membara usai penahanan Castillo. Peru pun mendeklarasikan status darurat pada Rabu lalu yang akan berlaku selama 30 hari.

Menteri Pertahanan Peru, Alberto Otarola, mengatakan bahwa status darurat diberlakukan karena "tindakan vandalisme dan kekerasan" hingga penutupan jalan di tengah kerusuhan.

Otarola juga mengumumkan kepolisian dan angkatan bersenjata akan "mengendalikan seluruh wilayah."

Sebagaimana dilansir AFP, Otarola membeberkan bahwa dengan status darurat ini, pemerintah juga dapat "mencabut kebebasan bergerak dan berkumpul" dan menerapkan jam malam.(sumber: cnnindonesia.com)