Apakah yang dapat dicatatkan dari perjalanan dan keberadaan Provinsi Bali selama Tahun 2007 ?. Mungkin jawaban kritisnya adalah ”Tidak Ada”. Sebuah kondisi atau keadaan yang diam, stagnan, tanpa dinamika yang banyak berarti.

Kalaupun kemudian ada sedikit hingar bingar yang boleh dicatat dan dikedepankan didalam Catatan Bali tahun 2007, mungkin tidak lebih dari sebatas hingar bingar pada ranah politik demokrasi yang sering dihubung-hubungkan Agenda Politik Demokrasi berupa Pemilu (Pemilihan Umum) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2008, pasca kepemimpinan Gubernur Bali Drs. Dewa Made Berata. Selebihnya?.Tidak lebih hanya sebuah rutinitas atas prilaku birokrasi pemerintahan semata.

Kalau boleh jujur, maka wilayah yang paling hingar bingar selama Tahun 2007 dijagat Bali Dwipa ini adalah apa-apa yang berhubungan dengan dunia politik, dalam hal ini yang berhubungan dengan Agenda Politik Pemilu Kepala Daerah Bali Tahun 2008. Hampir selama 1 (satu) tahun atau 12 bulan, Jagat Bali memang menjadi penuh sesak oleh hingar bingarnya prilaku politik para elit, broker, hingga dukun politik, yang ikut meramaikan babak demi babak drama prilaku politik para elit dan berpunya, dengan satu tujuan, merebut kekuasaan, dan bersinggasana di Kursi Bali 1.

Ada banyak nama-nama yang harus dicatat, meskipun bukanlah berarti mereka-mereka itu memang pantas atas apa yang diangankan dan diinginkannya yakni menjadi Gubernur Bali. Pada tataran elit partai ada nama-nama beken seperti Prof. Dr. drg. I Gede Winasa, AA.Puspayoga, Adi Wiryathama, Alit Kusuma Kalakan, Cok Ratmadi (PDI Perjuangan), dari Partai Golongan Karya ada nama-nama seperti Cok Budi Suryawan, Sumarjaya Linggih, Adi Putra, Alit Yudha. Sementara nama-nama dari luar ranah politik ada nama Mangku Pastika, Sang Nyoman Suwisma, Wayan sudirta, Budi Argawa. Dan dari Koalisi Bali Dwipa mengedepan nama Putrawan, dll.

Yang paling terasa hingar bingar dan dinamikanya tentu PDI Perjuangan. Sebagai institusi politik yang memegang hegemoni di Bali, PDI Perjuangan jelas menjadi pemain utama didalam menyongsong Pemilu Daerah Bali Tahun 2008. Hal ini menjadi bertambah ramai, oleh sikap yang diambil DPP PDI Perjuangan, dengan mengambilalih sebagian lebih proses demokrasi di Bali untuk dibawa ke pusat-Jakarta, sehingga apa dan siapa yang kelak akan menjadi kandidat Gubernur Bali dari Kubu PDI Perjuangan akan ditentukan dan sangat tergantung pada penilai pusat !.. Adakah ini sebuah kemajuan atau sebuah kemunduran ?. Dan jawabnya adalah, ”Untuk urusan merebut kekuasaan, tidaklah terlalu penting, apakah menarik proses demokrasi ke Jakarta itu termasuk maju atau mundur!”.

Hinggar bingar sebenarnya juga terjadi ditubuh Partai Golongan Karya Bali. Meskipun haruslah diakui pula, hingar bingar dan dinamika yang terjadi ditubuh Partai Golkar bali masih terkesan malu-malu kucing. Tetapi tarik ulur yang paling terasa ditubuh Partai Golkar bali adalah antara Kubu Cok Budi Suryawan dengan Kubu Alit Yudha. Disisi lain, juga terjadi tarik ulur antara tokoh konservatif (tua) Partai Golkar Bali, dengan tokoh-tokoh mudanya dari seperti barisan Sumarjaya Linggih dkk. Tetapi dinamika yang terjadi, tidak lebih dari ”Bak Api Dalam Sekam” saja.

Apa yang kini sedang terjadi dijagat politik Bali Dwipa benar-benar menjadi sebuah Pesta Pora bagi para Broker Politik dan Media Masa. Bukanlah cerita atau sebatas isapan jempol lagi, kalau seorang kandidat kepala daerah setingkat gubernur didalamperjalanannya menuju kursi kekuasaan memerlukan biaya politik yang demikian tinggi. Apalagi untuk jabatan gubernur di Bali, jelas tawar-tawarannya cukup tinggi. Pertanyaannya adalah, siapakah yang memiliki demikian banyak dukungan finansial sehingga mampu dan bisa bermain diatas ranah politik Bali dengan lembar-lembar unag yang demikian berlimpah ?.

Dunia politik dan kekuasaan memang merupakan sebuah persabungan peradaban yang demikian boros pada angka-angka. Tetapi itulah sebuah keniscayaan dan pesona kekuasaan. Mereka akan iklas dan mau kehilangan apa saja termasuk harga dirinya hanya untuk memperebutkan kursi kekuasaan. Dan lakon itu kini sedang dan tengah terjadi di Bali. Sebuah lakon persabungan akan nilai-nilai peradaban dan keadaban yang bernama politik dan kekuasaan. Bukan atas sebuah nilai kemulyaan yang bernama demokrasi. Sungguh sayang !. (Dharma Santika Putra)