Wakapolda Bali Harap Pemkab Sebagai Fasilitator

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Wakapolda Bali Harap Pemkab Sebagai Fasilitator

Singaraja

Selasa, 9 Juni 2009, 18:32 WITA Follow

images.google.com

BERITABALI.COM, BULELENG.

Wakapolda Bali saat melakukan simakrama dengan Bupati Buleleng dan jajarannya menyoroti kasus tamblingan, bahkan dalam permasalahan adat itu, Wakapolda Bali berharap Pemkab Buleleng dapat menjadi fasilitator.

Menyikapi guliran permasalahan pembentukan Desa Pakraman Tamblingan di Desa Munduk Kecamatan Banjar, Wakapolda Bali, Brigjen Polisi I Ketut Adria berharap agar segera dituntaskan dengan fasilitator Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyikapi permasalahan tersebut sehingga tidak menimbulkan imbas terkait masalah keamanan.

“permasalahan di Desa Munduk terkait pengembangan Desa Pakraman agar dapat disikapi dengan bijaksana dengan
mengedepankan pola-pola yang persuasif melalui pembicaraan secara khusus yang difasilitasi oleh Pemerintah setempat,” ungkap Adria selasa (9/6) usai melakukan simakrama di Lobby Athiti Wisma Kantor Bupati Buleleng.

Dalam penyelesaian masalah adat itu harus melibatkan semua komponen masyarakat terkait sehingga ada sebuah kesepakatan, “upaya pembicaraan harus terus dilakukan secara berkesinambungan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat dalam mencapai satu tujuan bersama dengan mengedepankan kebijakan serta kearifan lokal,” ujar Adria.

Sementara, Assisten III Setda Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Puspaka menjelaskan, fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pemekaran Desa Pakraman Tamblingan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan mengedepankan komunikasi. “dalam penangganan permasalahan yang terjadi diperlukan upaya-upaya pendekatan secara social kemasyarakatan dengan mengedepankan dialog dan menyelesaikan masalah secara musyawarah,” papar Puspaka.

Sebelumnya, kisruh pemekaran Banjar Adat Tamblingan menjadi Desa Adat Tamblingan di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, bergulir dua tahun terakhir. Keputusan MUDP Propinsi Bali yang menyetujui pemekaran banjar adat Tamblingan, mendapatkan perlawanan dari krama Catur Desa. Bukan hanya karena menyalahi awig-awig, proses pemekaran banjar adat Tamblingan juga dinilai sarat manipulasi oleh pihak tertentu.

Berita Buleleng Terbaru

•

Guru PPPK Tersangka Pencabulan di Buleleng Diberhentikan Sementara

•

Kejari Geledah Perumda Pasar Buleleng Terkait Dugaan Korupsi

•

Dupa Diduga Picu Dua Gelebeg di Seririt Terbakar

•

Titik Nol Singaraja Resmi Bernama Praja Mandala Singa Ambara Raja

•

Petani di Busungbiu Kehilangan 45 Kg Cengkih, Polisi Selidiki Dugaan Pencurian

Berita Premium

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Dari Musisi Muda hingga Sesepuh, Praja Mandala Jadi Panggung untuk Berkarya

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

Reporter: bbn/sin

Kasus

Adat

Survei Pembaca Beritabali.com

Ayo Ikut Menentukan Arah Media Lokal! Dengan mengisi survei ini, Anda ikut berkontribusi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya.