Tanpa Laporan, Kunker DPRD Bali Dipertanyakan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Tanpa Laporan, Kunker DPRD Bali Dipertanyakan

Rabu, 15 Februari 2012, 07:30 WITA Follow

google.com/ilustrasi

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Warga mempertanyakan kegiatan kunjungan kerja keluar daerah anggota DPRD Bali karena tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban kepada rakyat. "Kegiatan kunjungan kerja anggota Dewan terutama keluar daerah nyaris tidak ada laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Apa benar mereka kunjungan kerja atau berdalih studi banding untuk kepentingan pembangunan Bali?," kata Ketua Lembaga Kajian Masalah Sosial (LKMS) Bali Lanang Sudira di Denpasar (14/2/2012).

"wakil rakyat yang duduk di DPRD Bali sering sekali melakukan kunjungan kerja maupun studi banding keluar daerah, namun laporannya tidak pernah diketahui masyarakat. Padahal biaya yang digunakan adalah dari dana APBD yang notabene adalah uang rakyat. Semestinya sekecil apa pun yang dilakukan anggota Dewan harus rakyat mengetahui,"imbuhnya.

Lanang mengatakan, studi banding yang dilakukan terkesan seenaknya dan dipaksakan dengan tujuan ke daerah-daerah tertentu. Padahal daerah yang dituju sama sekali tidak ada kaitannya dengan materi yang harus dibandingkan dengan perda yang akan dibuat," kata Sudira.

Lanang memberi contoh kerja Panitia Khusus Penyempurnaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali yang kembali melakukan konsolidasi ke Jakarta telah berangkat Selasa (14/2/2012). Padahal pada Senin (13/2) saat Aliansi Masyarakat Bali (AMB) mendatangi DPRD sudah sepakat tidak akan ada penyempurnaan maupun revisi Perda Nomor 16 tahun 2009 tentang RTRWP Bali. "Mengapa justru Dewan lagi ke Jakarta dengan alasan konsolidasi ke pusat. Apa mereka sekadar jalan-jalan," sindir Sudira. Kelakuan anggota Dewan untuk bepergian keluar daerah,papar Lanang, bahkan ada menggunakan joki.

"Informasi itu kami dapatkan dari staf pegawai DPRD. Sikap Dewan seperti ini sangat memalukan. Yang semestinya menjadi dewan yang terhormat, justru memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak pantas berpergian, seperti para joki itu," kata pria asal Kabupaten Gianyar ini. Untuk ke depan, kata Lanang, masyarakat Bali diminta lebih selektif untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di legislatif.